- Tim Satgas Operasi Damai Cartenz menemukan selongsong peluru dua kaliber dalam olah TKP penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama pada Kamis, 10/2026.
- Peristiwa penembakan maut tersebut terjadi saat rombongan Dinas Pertanian dalam perjalanan pulang dari Kampung Kimbim menuju Wamena pada hari Rabu, 9/9, setelah mendistribusikan bantuan pangan ternak babi.
- Hasil penyelidikan sementara menduga penyerang terafiliasi dengan KKB Kodap III Ndugama, sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak pengusutan tuntas hingga membongkar jejaring penyokongnya.
DPR Desak Usut Tuntas
Penyerangan terhadap aparatur sipil negara yang bertugas melayani masyarakat pedalaman tersebut memicu sorotan tajam dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas aksi kekerasan bersenjata ini hingga ke akar-akarnya.
Sukamta menekankan bahwa penyelidikan tidak boleh hanya menyasar pelaku penembakan di lapangan, melainkan harus membongkar jejaring penyokongnya.
"Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini," kata Sukamta dalam keterangannya sebagaimana dilansir Antara, Jumat (11/9/2026).
Sukamta menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya ketiga ASN yang menjalankan amanah negara tersebut, sembari menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan nyata bagi setiap warga negara.
Meningkatnya intensitas serangan kelompok kriminal bersenjata terhadap masyarakat sipil dinilai sebagai strategi teror untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan kelompok di Papua.
"Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil," ucap Sukamta.
Guna mencegah peristiwa serupa terulang, Sukamta mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini, penguatan fungsi intelijen, pengamanan teritorial, hingga mekanisme perlindungan bagi petugas di sektor pelayanan publik mendasar seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bersama-sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali," katanya.