BBM Langka di Sejumlah Daerah, IESR Soroti Tata Kelola Energi

Suara.com - Sejumlah daerah masih menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), meski pemerintah menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman.

Kelangkaan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatra. Kondisi ini membuat masyarakat harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan BBM.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Institute for Essential Services Reform (IESR). Lembaga tersebut menilai kondisi di lapangan menunjukkan bahwa persoalan BBM bukan sekadar soal jumlah stok secara nasional, tetapi juga bagaimana pasokan didistribusikan hingga sampai ke masyarakat.

IESR menegaskan, BBM baru dapat disebut tersedia jika pasokannya sampai ke SPBU dalam jumlah memadai dan pada saat masyarakat membutuhkannya.

"Pernyataan bahwa stok BBM nasional aman tidak cukup untuk menjawab krisis," kata Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9).

Permintaan BBM Subsidi Melonjak

Menurut IESR, salah satu pemicu tekanan pasokan adalah perubahan pola konsumsi BBM setelah harga BBM nonsubsidi meningkat.

Harga Pertamax pada Juni 2026 mencapai Rp16.250 per liter, sementara harga Pertalite bertahan sekitar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Selisih harga tersebut mendorong sebagian konsumen BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM subsidi. Di sisi lain, kuota BBM subsidi di setiap wilayah cenderung kaku sehingga sulit menyesuaikan diri dengan lonjakan permintaan.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan konsumsi harian Pertalite pada Agustus mencapai 84.368 kiloliter, sekitar 11,3 persen lebih tinggi dibandingkan konsumsi sebelum kenaikan harga Pertamax.

Penyaluran solar juga meningkat 15,1 persen menjadi 58.271 kiloliter per hari.

Lonjakan permintaan tersebut kemudian menambah tekanan pada distribusi. IESR menyebut keterbatasan armada pengangkut, kapasitas penyimpanan dan SPBU, serta gangguan jalur distribusi dapat memicu antrean hingga kelangkaan di tingkat konsumen.

Penyalahgunaan BBM subsidi juga memperburuk kondisi, meski IESR menilai faktor tersebut bukan satu-satunya penyebab.

IESR Soroti Tata Kelola Energi

IESR menilai kelangkaan yang terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah dalam dua pekan terakhir menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, mulai dari perencanaan cadangan, distribusi, hingga respons pemerintah terhadap tekanan pasokan.

"Kelangkaan BBM yang terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra menunjukkan buruknya tata kelola energi nasional dan lemahnya kapasitas institusi menghadapi krisis," ujar Fabby.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara yang harus mengantre. Kelangkaan BBM juga dapat menekan pekerja harian, pengemudi angkutan dan ojek, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, hingga rumah tangga yang bergantung pada bahan bakar.

Antrean panjang dan pasokan yang tersendat berisiko meningkatkan biaya transportasi dan distribusi pangan, mengganggu layanan publik, serta menekan daya beli masyarakat.

Karena itu, IESR mendesak pemerintah segera memastikan pasokan BBM di wilayah yang mengalami kekurangan.

Dalam tujuh hingga 10 hari, pemerintah didorong menambah pasokan sementara di daerah terdampak dan melakukan redistribusi antar-terminal setiap hari.

Pemerintah juga diminta memperkuat transparansi dengan membuka informasi mengenai stok terminal, jadwal pengiriman, ketersediaan SPBU, waktu antre, hingga kuota penyaluran.

Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat mendapat kepastian dan tidak terdorong melakukan overbuying atau pembelian berlebihan.

Bagi IESR, persoalan BBM tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah kuota. Pemerintah juga perlu membenahi sistem subsidi agar lebih tepat sasaran dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan harga serta pola konsumsi masyarakat.

Penulis: Chairunisa