Heran Eks Dirjen PHU Tak Akui BAP di Sidang Kasus Haji, Hakim: Mungkin Penyidiknya Halu

Kamis, 24 September 2026 | 18:22 WIB

Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. [Suara.com/Dea]

Mantan Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief ragu dan membantah keterangan dalam berita acara pemeriksaan saat bersaksi di pengadilan.
Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani merasa heran karena Hilman mengakui parafnya sendiri tetapi menyangkal isi BAP tersebut.
Sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta itu membahas kasus dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

"Peristiwanya ingat," sahut Hilman.

"Peristiwanya ada. Terus pada saat itu benar enggak Rizky Visa Abadi itu minta Bapak untuk segera menandatangani Kepdirjen yang 240 pada saat itu? Apakah memang Bapak sudah tanda tangan atau belum? Itu kan masih bisa diingat, Pak, momen-momen seperti… apalagi ini keterangan Bapak ini panjang banget, Pak. Bapak memberikan alasan filosofis sampai ada asas keadilan dan sebagainya ya,” ucap hakim.

"Ya mungkin, izin, Bu Yang Mulia. Jadi, saya kan rutin ke situ, Bu, rutin ke Siskohat gitu ya. Dan sangat tidak mungkin ada pembahasan entah apa pun, apalagi posisi,” timpal Hilman.

Saat Hilman memberi penjelasan, hakim langsung menyela. Sebab, hakim meminta Hilman mengingat kembali soal penjelasannya yang telah dituangkan di BAP.

“Ini keterangan Bapak panjang banget loh sampai bawah, coba sampai di bawah itu yang BAP-nya, BAP-nya. Itu, seharusnya kalau seandainya seperti itu, alasan untuk tidak berdasarkan nomor porsi itu Bapak menjelaskan seperti ini. Coba Bapak ingat-ingat lagi, itu keterangannya itu," tegas hakim.

"Jadi momen itu, izin Yang Mulia, saya ragu," jawab Hilman.

"Momennya ragu?" tanya hakim.

"Ragu momennya," balas Hilman saksi.

"Ragu, berarti tidak ada ketera-, enggak…," lanjut hakim.

Baca Juga

Terkuak di Sidang Korupsi Kuota Haji! Ini Arti 'Jurus Tendangan Tanpa Bayangan' Eks Dirjen Kemenag

"Karena seharusnya Direktur yang bicara ke saya," jawab Hilman.

"Ya, tapi pernyataan Bapak seperti ini ada enggak, Bapak ngasih penjelasan seperti itu, panjang lebar seperti itu?" tanya hakim.

"Ya, izin, waktu dengan penyidik saya sampaikan bahwa saya ragu kalau sedalam itu ya. Meskipun saya secara pribadi kalau nanya apakah ada atau tidak gitu. Nah, ini yang saya ragunya di situ, tapi kalau pembahasannya tentang itu, saya merasa enggak yakin," papar Hilman.

"Baik. Ini bukan pembahasan, tapi pernyataan Bapak. Ini kan ada Bapak menyampaikan seperti ini, ada enggak Bapak menyampaikan seperti itu berkaitan bahwa diingatkan ini Kepdirjen-nya belum ditandatangani? Nah, terus berkaitan dengan apa-apa saja yang ada di sana, Bapak ada enggak menjelaskan soal ini?" cecar hakim.

"Saya lupa, Bu, tentang ini," timpal Hilman.

Kemudian, Hakim Ni Kadek meminta Hilman ke depan meja hakim. Hal itu dilakukan guna memastikan bahwa paraf dalam BAP adalah benar paraf Hilman.

Hilman kemudian mengonfirmasi bahwa paraf yang tertera dalam BAP ialah parafnya sendiri. Hakim justru semakin heran. Untuk itu, Hakim Ni Kadek bergurau dengan menyebut 'penyidik halu' atas BAP tersebut.

"Tapi intinya, Bapak pernah enggak menyampaikan, masa bisa disusun… Bapak pernah ngomong kayak gini enggak, gitu aja, dijawab aja?" tanya hakim.

"Kayaknya tidak ada, Bu," sahut Hilman.

"Sepertinya tidak ada, ya. Mungkin lagi halu mungkin penyidiknya ya. Ya silakan duduk kembali. Ini penyidiknya yang ngarang atau bagaimana ini, Pak," tandas hakim.

Dalam perkara ini, empat pihak berstatus sebagai terdakwa, yaitu Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Suara.com/Dea)

Selain itu, dua terdakwa lainnya ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Jaksa membeberkan sumber kerugian negara senilai Rp622 miliar. Adapun sumber uang tersebut ialah sebagai berikut:

Selisih penerimaan dengan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp438.218.328.446,48 (Rp438,2 miliar).
Penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus Tahun 2024 senilai Rp39.954.729.719,93 (Rp39,9 miliar).
Fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp143.917.149.000 (Rp143,9 miliar).

Adapun sebaran aliran uang dalam perkara ini ialah: