Jakarta Targetkan Defisit Sampah pada 2029

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproyeksikan neraca sampah ibu kota akan mengalami defisit atau berbalik negatif pada 2029 mendatang, seiring masifnya pengolahan limbah modern di berbagai fasilitas terpadu.

Target besar tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai menandatangani kerja sama pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dengan Pemerintah Kota Bekasi di Balai Kota, Senin (26/10/2026).

Pramono mengungkapkan bahwa perubahan mendasar pada sistem pengolahan limbah ini akan membalikkan keadaan pelik di Bantargebang yang selama puluhan tahun menjadi beban lingkungan.

"Saya membayangkan di tahun 2029 orang akan berlomba-lomba untuk ke Bantargebang, memanfaatkan sampah-sampah yang tertimbun lama yang sekarang ini sudah mulai bisa digunakan berbagai hal karena perkembangan teknologi yang ada, sehingga mereka akan sangat mudah untuk memanfaatkan itu," harapnya.

Pengurangan volume timbunan harian Jakarta yang kini menyentuh 9.000 ton per hari dipicu oleh efektivitas Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan sampah dari sumber.

Selain itu, operasional pabrik bahan bakar turunan sampah (Refuse Derived Fuel) di Rorotan serta penguatan 31 titik Tempat Pengolahan Sampah 3R sukses memangkas pasokan limbah ke Bantargebang secara signifikan.

DKI Jakarta juga tengah mematangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Bantargebang, Tanjungan, dan Simprug guna mengolah sisa limbah harian yang belum terserap.

Meski neraca sampah harian berangsur teratasi, gunungan cadangan sampah masa lalu di kawasan perbatasan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah raksasa bagi Jakarta dan Bekasi.

"Ya kurang lebih di Jakarta ada 80 juta ton sampah, kemudian di Bekasi juga mungkin sekitar 25 juta ton sampah, demikian juga di Kabupaten Bekasi," papar Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Guna melenyapkan puluhan juta ton timbunan sampah lawas tersebut, pemerintah daerah bersiap mengadopsi teknologi pirolisis bersama jajaran TNI Angkatan Darat.

Langkah terpadu ini diyakini mampu menyeimbangkan neraca persampahan Jakarta dan Bekasi secara permanen.