- Pengamat UGM Fahmy Radhi menyatakan kebijakan pemerintah memangkas ekspor gas ke Singapura berisiko memicu tindakan balasan pada 27 Oktober 2026.
- Tindakan balasan Singapura berpotensi menghentikan pasokan impor BBM ke Indonesia sehingga menurunkan ketersediaan energi dan memicu antrean panjang.
- Memburuknya hubungan bilateral akibat kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan penarikan investasi asing dan menekan nilai tukar rupiah.
Suara.com - Kebijakan pemerintah memangkas ekspor gas bumi ke Singapura dinilai sebagai langkah yang berisiko. Kebijakan energi yang telah berjalan ini berpotensi memicu tindakan balasan yang justru dapat mengganggu sektor-sektor vital perekonomian Indonesia.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai pemangkasan volume ekspor gas tersebut dapat memicu respons balik yang merugikan Indonesia.
"Ada kemungkinan mereka (Singapura) akan membalas juga dan itu akan bumerang yang cukup berarti bagi Indonesia," kata Fahmy kepada Suara.com, Selasa (27/10/2026).
Menurut Fahmy, sektor yang paling rentan terdampak aksi balasan Singapura adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Pasalnya, Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada pasokan minyak olahan dari kilang-kilang di Singapura.
Apabila Singapura membalas dengan menghentikan atau membatasi pengiriman BBM ke Indonesia, ketahanan energi dalam negeri berpotensi terganggu.
"Kalau misalnya Singapura itu sensi juga kemudian membalas dengan stop ekspor BBM, kan BBM kita itu kan impor terbesar nya itu kan dari kilangnya Singapura. Nah ini akan menyebabkan ketersediaan BBM kita akan turun drastis dan berpotensi menyebabkan adanya antrean panjang tidak hanya sepekan bisa berbulan-bulan," ungkapnya.
Dampak kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi memicu gangguan pasokan energi, tetapi juga dapat merembet ke sektor investasi nasional.
Singapura memiliki peran penting sebagai salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia. Karena itu, memburuknya hubungan bilateral dikhawatirkan memengaruhi iklim investasi domestik. Penarikan modal dari pasar keuangan maupun investasi langsung berisiko menekan nilai tukar rupiah.
"Kalau misalnya hubungannya buruk, investasi baik itu investasi jangka pendek melalui pasar modal atau investasi melalui foreign direct investment itu ditarik misalnya, wah ini akan dampaknya terhadap ekonomi akan semakin terasa, bahkan ini akan menyebabkan rupiah semakin terpuruk," tandasnya.
Melihat risiko aksi balasan setelah pemangkasan ekspor gas tersebut, Fahmy mendesak pemerintah segera membuka kembali jalur diplomasi untuk mencegah ketegangan kedua negara berlanjut.