Pemerintah Hormati Aksi Demonstrasi Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Tangani Isu Lingkungan hingga HAM

Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, merevitalisasi sekolah, mempercepat digitalisasi pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Pada 2025–2026, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi, dengan target lebih dari 71.000 sekolah hingga akhir 2026. Sementara itu, program digitalisasi pendidikan telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan, dengan lebih dari 51 juta siswa sebagai penerima manfaat.

Untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, pemerintah telah menyalurkan 288.865 unit perangkat digital beserta perangkat pendukungnya, termasuk laptop dan perangkat penyimpanan data, pada 2025.

Pada 2026, sebanyak 72.258 unit perangkat digital telah disalurkan dari target 742.536 unit. Selain itu, sebanyak 126.097 sekolah telah menerima pendampingan teknis dalam pemanfaatan perangkat tersebut.

"Pemerintah juga menyediakan akses listrik bagi 2.389 sekolah dan internet bagi 8.152 sekolah yang belum terhubung, agar pemanfaatan teknologi pembelajaran semakin merata," jelas Syahganda.

Terkait reformasi hukum, Syahganda menuturkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu melalui penegakan hukum, pencegahan kebocoran anggaran, serta penyelamatan kekayaan negara.

Berdasarkan keterangan resmi pemerintah pada 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif. Satgas tersebut juga telah menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan.

Capaian ini disebut sebagai bagian dari upaya melindungi kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH menertibkan dan menutup aktivitas pertambangan emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire, Papua Tengah, yang mencakup area seluas 275,36 hektare. Pemerintah juga mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare.

"Langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal sekaligus upaya melindungi kawasan hutan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan," kata Syahganda.

Di bidang perlindungan HAM dan demokrasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai.

Komitmen terhadap penghormatan HAM juga diwujudkan melalui pengakuan atas perjuangan masyarakat dalam sejarah bangsa. Salah satunya melalui peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.

Syahganda menambahkan, Prabowo juga terus membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan pandangan serta masukan terkait kebijakan pemerintah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui forum "Presiden Menjawab" yang berlangsung selama lebih dari 12 jam.

"Pemerintah memandang bahwa demokrasi perlu terus dijaga melalui keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan konstitusi," jelas Syahganda.

Ia menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Menurutnya, masih terdapat tantangan yang membutuhkan upaya berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan.

Karena itu, aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat," tutup Syahganda.