Catatan Kelam Malioboro: 8 Luka Berat, Turis Disiksa, Janji Pengobatan Menguap?

Suara.com - Aliansi Jogja Memanggil bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mencatat sedikitnya 32 peserta aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro pada Rabu (28/10/2026) lalu mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan di lapangan.

Dari total 32 korban yang berhasil terdata oleh Aliansi Jogja Memanggil, sebanyak 8 orang menderita luka berat dan 24 orang lainnya mengalami luka ringan.

"Itu yang baru masuk ke kami, kami yakin sekali banyak sekali masa aksi yang juga mengalami luka-luka bahkan luka parah hingga tidak sadarkan diri itu juga belum bisa terdata," kata Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Uli ditemui di Kantor LBH Yogyakarta, Selasa (3/11/2026).

Disampaikan Uli, kondisi medis para korban di lapangan sangat memprihatinkan dengan spektrum cedera fisik yang beragam akibat sabetan benda tajam, pukulan benda tumpul, hingga paparan gas air mata.

"Dari data juga yang kami himpun itu paling banyak luka itu adalah kepala bocor karena lemparan batu dan ada juga kepala bocor dipukul menggunakan batu," ujarnya.

"Kemudian, luka memar akibat pengeroyokan dengan benda tumpul ataupun benda tajam, sesak nafas dan mata kering karena dikurung gas air mata," imbuhnya.

Aliansi menuturkan bahwa beberapa korban bahkan harus mengalami tingkat cedera yang mengancam keselamatan jiwa dan membutuhkan penanganan intensif di rumah sakit.

"Kondisi terparahnya itu hilang kesadaran, patah tulang dan juga ada dugaan gegar otak akibat pemukulan yang sangat brutal," ungkapnya.

Selain itu, Aliansi Jogja Memanggil turut mengungkap adanya praktik salah tangkap dan tindakan represif yang dialami oleh wisatawan yang bahkan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi.

"Kemarin kami juga sempat bertemu gitu ya dengan salah satu korban korban salah tangkap, dia juga merupakan orang yang baru pertama kali datang ke Jogja, kemudian ke tugu untuk melihat keindahan Jogja, tapi nyatanya ketika dia sedang naik motor tiba-tiba hoodie-nya ditarik oleh preman hingga ia jatuh dari motor lalu dipukuli dan hampir ditelanjangi," ungkapnya.

Tindakan intimidasi dan kekerasan fisik tersebut dinilai berlanjut hingga korban salah tangkap tersebut dibawa ke markas kepolisian untuk menjalani proses pemeriksaan.

"Sebegitu brutalnya ketika dia dibawa ke kantor polisi, dia masih disiksa saat dia diinvestigasi oleh polisi, dia dipaksa mengakui ikut aksi dan sempat ditampar, ditonjok di bagian lukanya dan sebagainya," tambahnya.

Pengacara Publik LBH Yogyakarta, Royan Juliazka Chandrajaya turut mengonfirmasi skala cedera fisik yang dialami oleh para peserta aksi berdasarkan aduan resmi yang masuk ke posko hukum.

"Dalam aduan yang masuk ke kita, ini sekali lagi yang masuk ya, karena banyak sekali korban yang tidak masuk ke kita. Sejauh ini ada total 8 korban luka berat dan 24 korban luka ringan gitu, yang masuk ke dalam aduan kita," kata Royan.

Ia bilang tim hukum masih mencoba menghimpun data lebih lengkap terkait dengan kondisi para korban luka.

Tagih Janji Pemkot Jogja Soal Pembiayaan Korban

Di tengah proses pemulihan fisik para korban, Aliansi Jogja Memanggil menyoroti fakta bahwa sejumlah peserta aksi terpaksa harus melunasi sendiri tagihan perawatan medis di rumah sakit secara mandiri.

"Terkait pencairan pemulihan itu, ketika mau keluar itu korban itu tahunya dibiayai, sudah dibiayai oleh walikota, tapi ternyata tidak bisa dan akhirnya mereka harus membayar secara pribadi untuk bisa keluar," ungkap Uli.

Aliansi secara tegas menagih komitmen Penjabat Wali Kota Yogyakarta yang sebelumnya menyatakan akan memikul seluruh biaya pengobatan para korban dampak kericuhan Malioboro.

"Kami juga ingin menuntut statement Walikota Jogja untuk segera menaati apa yang sudah dia katakan bahwa dia akan membiayai seluruh pembiayaan masa aksi yang ada di rumah sakit, karena sampai hari ini beberapa masa aksi itu membayar secara pribadi," tegas Uli.

Rumitnya skema birokrasi dan perbedaan alur pengembalian dana (retur) di setiap rumah sakit dinilai kian menambah beban finansial bagi para korban yang harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah.

"Jangan sampai karena alasan administratif dan lain sebagainya korban-korban ini jadi tambah menjadi korban begitu. Dia sudah korban lalu sekarang menjadi korban lagi," tandas Uli.

Respons Pemkot Jogja

Merespons polemik penarikan biaya perawatan mandiri tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, memberikan klarifikasi bahwa skema pembiayaan telah dibagi berdasarkan pemetaan wilayah asal korban serta keanggotaan institusi.

Bagi korban yang merupakan anggota kepolisian sudah langsung ditanggung oleh institusi Bhayangkara.

Sedangkan untuk korban warga sipil beridentitas Kota Yogyakarta, Pemkot menjamin seluruh biaya pengobatan dapat ditanggung penuh melalui skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) karena masuk dalam kriteria korban kekerasan.

"Kemudian untuk korban yang berasal dari warga kota itu akan ditanggung oleh Jamkesda kota. Artinya pembiayaan rumah sakit akan ditanggung ya," ungkap Lana.

Lana menambahkan bahwa korban warga sipil yang berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta akan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan DIY melalui skema Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos).

"Nah, kemudian yang di luar penduduk kota, korban di luar penduduk kota itu akan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan DIY melalui mekanisme Jamkesos," tandasnya.

Mengenai keluhan pembayaran secara pribadi oleh pasien, kata Lana bahwa pada prinsipnya rumah sakit mitra tidak menarik biaya mandiri dari para pasien.

"Sebetulnya enggak ya (ditarik mandiri), selama rumah sakitnya itu kerja sama dengan Jamkesda, itu selama ini ya sudah jalan pembiayaan itu tidak ditarik dari pasien," ujarnya.

Pemkot Yogyakarta sejauh ini masih menunggu kelengkapan data verifikasi dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY serta pengajuan klaim resmi yang dikirimkan oleh pihak rumah sakit perujuk.

"Ya ini kami juga masih menunggu sih, belum ada tagihan klaim yang masuk ke kami sampai sejauh ini. Itu mereka sistemnya mereka klaim. Mereka nagihkan ke kami," pungkas Lana.