REGIONAL:
Karena itu, KUR Penempatan Pekerja Migran diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau, aman, dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, calon pekerja migran tidak harus menanggung beban utang yang memberatkan sebelum memperoleh penghasilan di negara penempatan.
Mukhtarudin juga menyoroti besarnya kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Ia menyebut remitansi Pekerja Migran pada 2024 mencapai sekitar Rp253 triliun dan meningkat menjadi Rp288 triliun pada 2025.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya dukungan pembiayaan dan pelindungan bagi pekerja migran sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia.
Menteri Mukhtarudin berharap penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat terus ditingkatkan pada bulan-bulan mendatang, terutama untuk mendukung peserta SMK Go Global yang telah memiliki peluang kerja di luar negeri.
Data lembaga penempatan atau P3MI yang memiliki akreditasi unggul juga akan disampaikan untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan.
Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin turut mengapresiasi skema penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tidak menggunakan avalis. Ia berharap setelah koordinasi tersebut, tidak lagi terdapat kendala teknis yang menghambat penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran bagi peserta SMK Go Global.
Selain itu, diperlukan penyusunan bahan sosialisasi bersama dan panduan resmi mengenai mekanisme penyaluran KUR Penempatan PMI. Panduan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang seragam bagi calon pekerja migran, lembaga penempatan, dan perbankan mengenai persyaratan, tahapan pengajuan, serta mekanisme pembiayaan.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison mendorong bank-bank penyalur untuk memaksimalkan peran dalam mendukung program tersebut.
Edison juga membuka peluang pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan roadshow di sejumlah negara penempatan yang telah memiliki sistem perbankan baik. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan pembiayaan dan memperluas kerja sama dengan pihak terkait di negara tujuan.
Perwakilan BPI Danantara menyatakan kesiapan untuk mendukung pembiayaan Program SMK Go Global melalui skema KUR Penempatan PMI. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi calon pekerja migran.
Dari sisi pengawasan dan penguatan kapasitas keuangan, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bayu dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah, menekankan pentingnya kerja sama antara OJK dan KP2MI.
"Penguatan literasi serta kapasitas pengelolaan keuangan bagi pekerja migran perlu dimaksimalkan agar mereka memahami penggunaan pembiayaan, kewajiban pembayaran, dan pengelolaan pendapatan selama bekerja di luar negeri," tandas Bayu.
Program SMK Go Global sendiri menargetkan 40.000 peserta pada periode Agustus hingga Desember 2026, terdiri atas 24.000 lulusan SMK/SMA dan 16.000 peserta dari masyarakat umum. Program tersebut dirancang melalui 2.000 kelas, mencakup delapan sektor pekerjaan, dan dilaksanakan di 23 wilayah BP3MI.
Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem penyiapan dan penempatan pekerja migran yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kompetensi, sertifikasi, pembiayaan, hingga pelindungan selama bekerja di luar negeri.
Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, regulator, Danantara, dan perbankan, pemerintah mendorong agar KUR Penempatan Pekerja Migran dapat dimanfaatkan secara optimal. Penguatan pembiayaan diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan kompetensi melalui SMK Go Global, tetapi juga memastikan calon pekerja migran memiliki akses pendanaan yang layak hingga tahap keberangkatan.
Dengan demikian, program penyiapan pekerja migran terampil dapat berjalan beriringan dengan akses pembiayaan yang inklusif, mekanisme penempatan yang aman, serta pelindungan dari praktik pinjaman yang merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia. ***
TERPOPULER