Membedah Potensi Gangguan Asing terhadap Kondusivitas Negara

Beroperasinya jaringan intelijen asing di Indonesia bukan cerita atau sinyalemen baru. Seturut penuturan para pendahulu atau generasi kakek-nenek, rangkaian peristiwa besar yang pernah terjadi di Indonesia tak pernah luput dari campur tangan kekuatan asing melalui jaringan intelijen mereka.

Dalam tragedi 1965, unsur asing yang beraktivitas di dalam negeri menyerahkan daftar anggota komunis (PKI) kepada pihak berwenang.

Pada kerusuhan Mei 1998, jaringan telekomunikasi sempat diganggu sehingga aparatur negara kesulitan berkoordinasi. Saat itu, hanya jaringan telekomunikasi pada sebuah properti yang masih berfungsi efektif dan bisa digunakan. Ternyata, properti itu adalah kompleks perkantoran diplomat asing.

Pada dekade 1990-an, seorang wartawan bercerita tentang bagaimana dia didekati sosok yang kemudian diketahui sebagai anggota jaringan intelijen asing yang beroperasi di Indonesia.

Kepada wartawan itu, diperlihatkan daftar pejabat yang melakukan korupsi. Daftar itu cukup rinci karena menyebutkan siapa melakukan korupsi pada proyek apa, dan tentu saja nilai korupsinya. Sosok pemilik daftar koruptor itu mengaku kalau informasinya sangat akurat karena diperoleh langsung dari para pihak yang terlibat pada setiap proyek. Cerita ini dibagikan si wartawan kepada koleganya.

Fakta yang juga relevan dikemukakan untuk sekadar menggambarkan bagaimana tertutupnya kerja intelijen asing adalah kunjungan terbuka pemimpin Israel ke Indonesia.

Dalam sebuah proses persiapan yang sangat dirahasiakan, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin mengunjungi Indonesia pada pekan kedua Oktober 1993 dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Kunjungan itu bisa terlaksana kendati kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Semuanya hanya bisa terkejut.

Informasi lain yang juga berbau bocoran dari intelijen asing dan cukup mengejutkan adalah terungkapnya penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel (nickel ore) dari Indonesia untuk kemudian diekspor ke Tiongkok pada periode Januari 2020 sampai Juni 2022. Padahal, sejak awal tahun 2020, pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor bijih nikel. Seperti itulah sekilas gambaran tentang bagaimana intelijen asing beroperasi di setiap negara yang ditargetkan.

Jadi, ajakan Presiden Prabowo Subianto kepada semua elemen masyarakat untuk selalu mewaspadai gangguan stabilitas nasional oleh kekuatan asing sangat beralasan, dan karenanya patut diapresiasi.

Ajakan itu tentu saja tidak berniat membatasi sikap kritis masyarakat kepada pemerintah. Arus kritik harus dibiarkan hidup dan menggema di ruang publik. Namun, gelombang kritik sekali-kali tidak boleh mengganggu stabilitas nasional, apalagi menimbulkan chaos.

Salah satu tujuan utama dari operasi intelijen asing di setiap negara yang menjadi target adalah menciptakan instabilitas yang berlarut-larut untuk mengurasi energi politik, ekonomi dan sosial. Untuk mewujudkan tujuan itu, intelijen asing melancarkan perang informasi dengan menyebarluaskan hoaxs dan manipulasi opini publik melalui sarana media sosial. Patut juga untuk diwaspadai adalah kemungkinan mengeksploitasi isu SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan).

Semua aktivitas itu bertujuan menciptakan polarisasi ekstrim, mempertajam konflik horizontal dan berujung pada target mereduksi kepercayaan rakyat kepada negara dan pemerintah.

Sekali lagi, ajakan Presiden Prabowo Subianto kepada semua elemen masyarakat untuk selalu mewaspadai gangguan stabilitas nasional oleh kekuatan asing menjadi relevan untuk hari-hari ini. Adalah fakta bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja karena tatanan global sudah porak poranda. Bersamaan dengan itu, terjadi eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia.

Dengan kecenderungan dunia seperti itu, pilihan terbaik bagi segenap elemen masyarakat Indonesia adalah selalu waspada serta tetap kritis, dan dengan bijaksana selalu merawat stabilitas nasional dan ketertiban umum demi kebaikan bersama.

Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI
Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)