Suara.com - Belakangan ini, isu mengenai rencana pemerintah memberikan insentif pajak bagi mobil hibrida dan listrik murni riuh kembali. Bagi pabrikan roda empat sendiri, yang terpenting adalah insentif tersebut dapat terasa hingga ke konsumen agar penjualannya maksimal, apapun teknologi pilihan pemerintah nanti.
Setidaknya dua pekan belakangan, dua kementerian mengeluarkan pernyataan sendiri-sendiri mengenai insentif mobil-mobil berbahan bakar alternatif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pada pekan lalu mengungkapkan, pemerintah sedang menyusun draft undang-undang mobil listrik yang mungkin berbentuk Peraturan Presiden. Sementara, Kementerian Perindustrian, Senin (24/7/2017) pekan ini, mengeluarkan pernyataan pers mengenai infrastruktur Indonesia yang lebih siap untuk mobil hibrida dan sedang menggodok insentifnya dalam peraturan low carbon emission vehicle (LCEV).
Pabrikan mobil merespons perkembangan ini dengan berpesan agar dalam regulasi tersebut, apapun teknologi yang akhirnya dituju pemerintah melaluinya, harus detail dan terperinci.
"Harus jelas apa permintaan mereka (kepada para pabrikan)," kata Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual PT. Honda Prospect Motor Jonfis Fandy, saat diwawancarai seusai peluncuran Jazz facelift, Rabu (26/7/2017) sore di Jakarta.
Ia mengharapkan, insentif-insentif yang diberikan pada mobil berteknologi alternatif bisa membuat konsumen dapat merasakannya. Jika tidak, konsumen tidak akan terdorong membelinya.
"Di Jepang, subsidi menjadikan harga mobil hibrida hampir sama dengan mobil biasa jadi benefitnya jelas. Tapi kalau di Indonesia kita belum tahu," lanjut Jonfis.
Honda, menurut dia, baru akan melakukan studi mengenai kemungkinan menjual mobil berteknologi alternatif setelah peraturannya ditandatangani oleh pemerintah. Honda sendiri menurutnya punya semua teknologi, dari turbo, mobil hibrida, mobil listrik murni, gas, hingga hidrogen.
"Sama sekali belum diputuskan teknologi mana yang harus kami perkenalkan," tegas Jonfis.
TERPOPULER
