Presiden Joko Widodo Resmikan Penggunaan Biodiesel B30

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini secara resmi mengimplementasikan program penggunaan bahan bakar solar yang telah dicampur biodiesel minyak sawit sebesar 30 persen, atau dikenal sebagai B30.

Peresmian ini dilakukan Presiden Joko Widodo di SPBU Pertamina Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019). Beliau ditemani sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, dan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati.

"Hari ini saya ingin meresmikan penggunaan B30, saya tidak ingin pemanfaatan ini hanya sebatas B30 saja. Tahun depan kita mau ada B40 dan tahun 2021 ada B50. Saya tidak mau yang muluk-muluk jauh-jauh ke B100," papar Presiden Joko Widodo saat meresmikan penggunaan B30.

Disebutkan oleh orang nomor satu atau kepala negara ini, bahwa pemanfaatan B30 menjadi jawaban atas penggunaan bahan bakar fosil yang akan habis. Dan disebutkannya pula bahwa pemanfaatan B30 juga akan mengurangi impor minyak bumi yang saat ini jumlahnya masih cukup tinggi.

"Ini menjadi jawaban atas penggunaan bahan bakar fosil yang akan habis, implementasi ini juga menjawab tantangan energi inovasi baru terbarukan," kata Joko Widodo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemanfaatan pencampuran biodiesel dengan solar sebesar 30 persen atau B30 pada 2020 bisa menghemat devisa negara.

Airlangga Hartarto menyatakan bahwa mandatory pemanfaatan biodiesel ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.

"Dan ini bisa mengurangi defisit neraca dagang," demikian tandasnya.

Selain pemanfaatan biodiesel untuk B30, cara lain yang ditempuh pemerintah adalah dengan pencampuran ke bahan bakar avtur.

Pemerintah menargetkan program biodiesel ini bisa diterapkan dalam dua tahun ke depan.

"Ini kita lihat di beberapa kementerian dan defisit neraca perdagangan dan beberapa program, ada mandatory B20 bahkan B100. Kita targetkan dua tahun 2 persen dan roadmap untuk green avtur dan kebutuhan 1 tahun kita bisa hemat 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS)," pungkas Airlangga Hartarto.