Percepat Ekosistem Kendaraan Listrik, Thailand Beri Insentif Sebesar Ini

Suara.com - Thailand Board of Investment (BOI) menyetujui sejumlah insentif untuk mempercepat populasi kendaraan listrik di Negeri Gajah Putih. Bahkan berbagai paket kebijakan telah digagas untuk mempermudah seluruh rantai pasok kendaraan listrik dari dari kendaraan penumpang sampai kapal.

"Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempromosikan kendaraan listrik secara menyeluruh, dan untuk menjawab perubahan radikal yang sedang terjadi dalam industri mobil global," papar Duangjai Asawachintachit, Sekretaris Jenderal BOI, seperti dikutip dari situs resmi BOI.

Adapun mobil listrik yang mendapatkan perhatikan meliputi jenis BEV atau Battery Electric Vehicle, serta PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

Berikut beberapa paket insentif yang disiapkan untuk mempermudah laju kendaraan listrik di Thailand:

1. Mobil Penumpang

• Untuk produsen otomotif yang melakukan investasi senilai 5 miliar Baht akan terbebas dari pajak selama tiga tahun untuk proyek PHEV (plug-in hybrid EV) dan pembebasan pajak selama delapan tahun untuk BEV.
• Sedangkan untuk proyek yang memenuhi syarat dengan total investasi senilai kurang dari 5 miliar Baht tetap mendapatkan pembebasan pajak selama tiga tahun untuk PHEV dan BEV.
  
  Namun status bebas pajak bisa diperpanjang apabila perusahaan melakukan investasi tambahan di bidang research and development, produksi cuku cadang, dan lain-lainnya.
  
  2. Sepeda Motor & Kendaraan Komersial
• Proyek yang memenuhi syarat akan diberikan pembebasan pajak penghasilan unit selama tiga tahun, dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan tambahan.
  
  3. Kapal Bertenaga Listrik
• Kapal dengan tonase kotor kurang dari 500 ton, akan memenuhi syarat untuk pembebasan pajak penghasilan badan selama delapan tahun.
  
  Selain itu, untuk produsen suku cadang akan menerima pembebasan pajak perusahaan selama delapan tahun. Kemudian proyek produksi sel dan pack baterai untuk pasar lokal akan mendapatkan pengurangan bea masuk sebesar 90 persen selama dua tahun untuk bahan penting yang tidak tersedia di Thailand.