Suara.com - Pengamat otomotif nasional, Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, relaksasi pajak mobil baru tidak berperan signifikan dalam memulihkan industri otomotif di Indonesia.
Menurutnya, variabel pemulihan industri otomotif di Indonesia ditentukan beberapa hal yang lebih mendasar.
Pertama, pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Kedua adalah inflasi.
Jika APM (agen pemegang merek) tetap memasukkan nilai inflasi 2021 ini hingga 10 persen, lalu kendaraan tersebut terkena PPnBM 0 persen (kelompok LCGC) - 15 persen (kelompok low MPV dengan TKDN diatas 70 persen), maka tidak ada perubahan harga yang signifikan.
"Karena, harga jual mobil tahun 2021 cenderung beda sedikit dengan harga mobil yang sama 2020," ujar Yannes kepada Suara.com, Sabtu (13/2/2021).
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, siap mengucurkan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor, dengan besaran potongan yang diberikan bertahap mulai Maret hingga Desember 2021.
Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama, kemudian 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya, dan 25 persen dari tarif normal pada tahap ketiga untuk empat bulan.
Besaran diskon pajak akan dievaluasi efektifitasnya setiap tiga bulan.
Diskon pajak itu diberikan untuk kendaraan bermotor segmen kurang atau sama dengan 1.500 cc kategori sedan dan 4x2.
Baca Juga: Apa Itu PPnBM Mobil? Simak Tujuan dan Besar Tarifnya
Segmen tersebut dipilih karena merupakan segmen yang diminati kelompok masyarakat kelas menengah dan memiliki local purchase di atas 70 persen.
Keputusan itu diambil setelah dilakukan koordinasi antarkementerian dan diputuskan dalam rapat kabinet terbatas. Kebijakan diskon pajak ini nantinya menggunakan PPnBM yang ditanggung pemerintah.
