Suara.com - Seperti yang kita tahu, mobil-mobil kekinian sebagian diwajibkan untuk menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan RON (Research Octane Number) 92, alias sekaliber Pertamax lantaran kompresi mesinnya yang tinggi.
Apa jadinya jika mobil dengan kompresi tinggi (di atas 10:1) diisi dengan BBM dengan RON kurang dari 92?
Dikutip dari Honda Mitra Jaya, mengonsumsi BBM dengan RON terlalu rendah akan menyebabkan terjadinya knocking, membuat mesin cepat rusak.
Dikutip dari Suzuki Indonesia, knocking adalah gejala "menggelitik" yang bisa dirasakan pada mesin kendaraan, termasuk mobil, alias sektor ini akan lebih bergetar secara tidak wajar.
"Pergerakan pada piston pun akan terganggu dan mesin tidak bekerja secara efisien kembali. Saat knocking terjadi dan dibiarkan, maka akselerasi mesin menurun," tulis Suzuki pada situs resmi mereka.
Nah, jika Anda merupakan salah satu pengguna setia Pertamax dan merasakan gejala-gejala di atas, mungkin ditangkapnya pejabat satu ini bisa sedikit menjawab.
Negara Rugi 193 Triliun
Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak selama periode 2018-2023, Selasa (25/2/2025).
Dalam kasus ini, ditemukan adanya manipulasi BBM dengan RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92, membuat negara merugi 193,7 triliun rupiah.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar memaparkan bahwa jenis BBM yang didatangkan dari luar negeri adalah BBM RON 90 yang dimanipulasi dan dijual ke masyarakat seolah menjadi bahan bakar beroktan tinggi, dengan harga yang lebih mahal.
"Pembelian bahan bakar minyak senilai RON 92, padahal, yang dibeli cuma RON 90 atau lebih rendah," kata Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan (24/2/2025).
Menurut Qohar, PT Pertamina Patra Niaga melakukan kejahatan lain berupa blending atau pencampuran melalui stroge atau depo.
"Kemudian dilakukanlah pencampuran di depo untuk selanjutnya dijadikan RON 92, meski hal tersebut dilarang," ujar Qohar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Eko Hendro Purnomo atau lebih kerap disapa Eko Patrio menilai bahwa koruspi anak perusahaan Pertamina ini mencoreng kredibilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Ini tidak cuma bikin rugi masyarakat dan negara, tapi juga mencoreng kredibilitas BUMN," ucapnya.
TERPOPULER
