Imbas Korupsi Pertamina, Publik Meradang dan Ramai Ajakan Boikot: Kalau Bisa Beli di...

Suara.com - Dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkapkan adanya berbagai praktik korupsi dalam ekspor impor minyak mentah dan produk kilang.

Salah satu kasusnya terkait dengan pengadaan impor produk kilang berupa BBM RON 92 yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Praktik Korupsi dalam Pengadaan BBM

Menurut Qohar, BBM yang didatangkan dari luar negeri sebenarnya adalah BBM RON 90. Dalam pengadaan ini, tersangka Riva Siahaan (RS) selaku direktur utama PT Pertamina Patra Niaga, melakukan pembayaran dan pembelian bahan bakar minyak RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

"Kemudian dilakukan blending di-stroge atau depo untuk selanjutnya dijadikan RON 92 yang hal tersebut tidak diperbolehkan," ujar Qohar.

Akibat praktik korupsi ini, para pelaku memanipulasi BBM RON 90 menjadi RON 92 dan menjualnya ke masyarakat dengan harga jenis bahan bakar beroktan tinggi.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Riva Siahaan, Sani Dinar Saifuddin (SDS), dan Yoki Firnandi (YF).

Reaksi Publik dan Seruan Boikot

Tak heran jika publik merespons dengan ajakan untuk membeli BBM di SPBU swasta, jika memungkinkan. Beberapa opini warganet menyoroti buruknya kualitas kontrol di Pertamina dan menyarankan untuk beralih ke penyedia BBM lain.

Salah seorang pengguna X berkomentar, "Masih mau ngisi BBM di Pertamina? Wkwkwkwk. Speknya dipublikasi tinggi sekali, tapi entah benar atau tidak, mana QC-nya jelek."

"Maunya tidak mengisi di merah, mau di kuning, hijau, atau biru. Tapi apa daya, tidak semua daerah ada yang kuning dkk. Cuma ada merah. Ampun benar negara ini," sahut warganet lain.

"Ya gimana ya, di daerah saya adanya itu doang," timpal netizen lainnya.

Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.

Seruan untuk boikot dan beralih ke SPBU swasta mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap praktik korupsi yang terjadi.