Pemerintah Fokus Insentif Mobil Listrik, Penjualan Mobil Baru Terus Merosot

Suara.com - Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Kukuh Kumara mengharapkan pemerintah tidak hanya berfokus pada pmobil listrik di tengah merosotnya penjualan mobil baru di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah jangan menutup mata ke mobil hybrid yang kini juga mulai dilirik oleh pabrikan China. 

"Sebab pada prinsipnya, teknologi otomotif berkembang cepat. Sehingga kebijakan harus fleksibel dan bermanfaat," kata Kukuh, di Jakarta, Rabu (21 Mei 2025).

Sejauh ini, Kukuh menilai, kehadiran mobil listrik justru hanya memakan pasar mobil bensin (ICE) dan Low Cost Green Car (LCGC), belum menciptakan pasar baru. 

"Pada titik ini insentif ke ICE dan LCGC bisa menambah volume pasar hingga 3 juta unit. Kalau ini tercapai, para brand otomotif akan menambah kapasitas pabrik, baik melalui perluasan atau pembangunan fasilitas baru. Ini akan menyerap tenaga kerja, sehingga positif bagi ekonomi," jelas Kukuh

"Kalau otomotif menambah satu tenaga kerja, efeknya itu untuk dua orang. Jadi, efek pengungkitnya luar biasa. Otomotif adalah jembatan untuk memperkuat manfuaktur. Jangan sampai manufaktur layu sebelum berkembang, karena kita punya potensi pasar 3 juta unit. Jadi, perluasan insentif otomotif diperlukan," sambungnya. 

Selain itu, lanjut Kukuh, penjualan mobil baru terkendala di pajak, lantaran berkontribusi 50 persen. Padahal bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang PDB per kapita lebih tinggi dari Indonesia hanya 30 persen. Pajak tahunan di Indonesia juga lebih mahal dari Malaysia. 

"Jadi pemerintah, perlu mempertimbangkan fakta bahwa mobil di harga tertentu bukan lagi barang mewah, melainkan dipakai untuk mencari nafkah. Dengan begini, pengenaan PPnBM ke mobil-mobil tertentu bisa dikaji ulang," pungkasnya.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga 

Peneliti LPEM UI Riyanto menyatakan, industri mobil mengalami resesi lantaran penjualan turun dalam dua tahun beruntun. Ironisnya tahun ini berlaku opsen pajak di beberapa daerah. 

"Jadi, ibaratnya industri mobil sudah jatuh tertimpa tangga. Oleh sebab itu, industri mobil, terutama ICE yang stagnan membutuhkan insentif," kata dia. 

Riyanto menyatakan, pemberian insentif berkorelasi kuat dengan penjualan. Contohnya, dengan model regresi, penjualan BEV yang mendapatkan insentif 57 persen lebih tinggi dibandingkan yang tidak. 

Oleh sebab itu, dia mengatakan, waktunya pemerintah memperluas insentif pajak, seperti PPN DTP ke mobil ICE, LCGC, hingga hybrid, dengan patokan emisi. Sebab, faktanya, emisi BEV (Battery Electric Vehicle) berdasarkan metode well to wheel tidak lebih rendah dari hybrid. 

Dia yakin, efek insentif LCGC, HEV, dan ICE lebih besar ke ekonomi dibandingkan efek BEV. Saat ini, BEV menghadapi tantangan berupa kecemasan jarak tempuh dan keterbatasan infrastruktur SPKLU.  

Hal ini, kata dia, membuat BEV lebih diburu pemilik mobil kedua dan ketiga, bukan mobil pertama. Sebaliknya, mobil ICE, LCGC, dan HEV berpeluang menjadi mobil pertama, karena tak menghadapi tantangan tersebut. 

"Dalam jangka pendek, perlu kebijakan fiskal seperti saat pandemi, entah itu diskon PPN atau PPnBM untuk menyelamatkan industri dari krisis. Hal yang penting adalah harga kendaraan turun," ungkap dia. 

Dalam jangka panjang, dia menyatakan, pemerintah perlu membuat kajian untuk menemukan tarif pajak ideal dari sisi industri dan negara. Intinya, jangan sampai industri dan masyarakat terbebani pajak yang kini 40 persen lebih. Tarif ini perlu dikurangi.

Dia menilai, mestinya pemerintah tak perlu takut rugi ketika memberikan pajak ke industri mobil. Sebab, dampak ekonomi insentif ini sangat besar. 

Hitungan Riyanto, pemberian insentif PPnBM 0 persen dapat menyumbangkan PDB 0,8 persen dan tambahan tenega kerja di otomotif 23 ribu dan dalam perekonomian (multiplier) 47 ribu orang.