Punya Mobil Tua Berumur 20 Tahun Lebih? Siap-siap Dapat Pesangon Puluhan Juta dari Pemerintah

Suara.com - Pernahkah Anda membayangkan mobil tua kesayangan yang lebih sering 'ngambek' di bengkel bisa ditukar dengan uang tunai senilai puluhan juta untuk DP mobil baru?

Di Malaysia, khayalan ini selangkah lagi jadi kenyataan. Sebuah gebrakan radikal disiapkan, mengubah rongsokan menjadi cuan.

Pemerintah Negeri Jiran tengah menggodok program "pensiun massal" untuk mobil-mobil berusia di atas 20 tahun.

Bukan sekadar imbauan, tapi iming-iming subsidi yang menggiurkan.

Ini adalah langkah berani yang dipicu oleh serangkaian tragedi di jalan raya, sebuah sinyal bahwa keselamatan jauh lebih berharga daripada nostalgia.

'Uang Pensiun' untuk Sang Besi Tua

Gagasan utamanya simpel: menyingkirkan potensi bahaya dari jalanan. Mobil yang sudah melewati dua dekade dianggap bom waktu.

Mesin, sasis, hingga sistem pengereman tak lagi bisa diandalkan sepenuhnya, menjadikannya risiko bagi pengemudi dan pengguna jalan lain.

Sebagai gantinya, pemerintah menawarkan "pesangon" yang menarik:

• Dana Segar: Insentif tunai sekitar 4.000 ringgit (sekitar Rp 15,7 juta) siap dikucurkan bagi pemilik yang merelakan mobil tuanya.
• Syarat Usia: Hanya mobil dengan "KTP" berusia 20 tahun lebih yang bisa ikut program ini.
• Bonus Nasionalis: Dana tersebut diarahkan untuk pembelian mobil baru merek kebanggaan mereka, Proton atau Perodua.

Ini bukan sekadar program bagi-bagi duit, melainkan strategi cerdas untuk menekan angka kecelakaan sekaligus mendongkrak industri otomotif lokal.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sebuah Ironi di Jalanan

Saat Malaysia bergerak progresif dengan solusi konkret, Indonesia tampaknya masih terjebak dalam pusaran wacana.

Wacana program peremajaan kendaraan atau scrappage policy memang sudah lama bergulir, namun tak kunjung menemukan titik terang untuk kendaraan pribadi.

Perbedaannya pun terlihat sangat kontras jika dibedah lebih dalam.

Fokus utama Malaysia adalah keselamatan jiwa, sebuah respons langsung terhadap rentetan kecelakaan fatal. Sementara di Indonesia, diskusi mengenai kendaraan tua lebih sering berpusat pada isu emisi dan polusi udara, terutama di kota-kota besar.

Dari perbedaan fokus ini, lahirlah solusi yang bertolak belakang. Malaysia menawarkan 'wortel' berupa subsidi tunai yang menarik sebagai insentif.

Sebaliknya, pendekatan di Indonesia lebih terasa seperti 'tongkat', yaitu melalui disinsentif seperti aturan uji emisi yang semakin ketat, pajak progresif, hingga wacana larangan kendaraan tua memasuki wilayah tertentu.

Tingkat keseriusan eksekusinya pun berbeda; di Malaysia ini adalah program nasional terpusat yang diinisiasi langsung oleh Perdana Menteri, sedangkan di Indonesia masih sebatas wacana dan aturan lokal yang berjalan sendiri-sendiri tanpa komando terpadu.

Alhasil, nasib mobil tua di kedua negara ini bak langit dan bumi. Di sana ia dihargai sebagai bagian dari solusi, di sini ia lebih sering dipandang sebagai biang masalah yang harus dihukum secara perlahan.

Di Indonesia, mobil tua bukan "dipensiunkan", melainkan "dihukum" secara perlahan melalui uji emisi yang semakin ketat dan wacana pembatasan usia kendaraan di beberapa kota.

Belum ada solusi konkret yang menawarkan keuntungan langsung bagi pemilik mobil tua seperti di Malaysia.

Suara dari Pucuk Pimpinan

Langkah tegas Malaysia ini didasari oleh keprihatinan mendalam sang Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, atas rentetan kecelakaan maut.

"Pemerintah menyampaikan belasungkawa atas serentetan kecelakaan lalu lintas tragis baru-baru ini. Mulai dari kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), hingga tragedi bus wisata Ayer Hitam, kecelakaan truk polisi di Teluk Intan, dan tabrakan truk baru-baru ini di gerbang tol Bukit Kajang yang merenggut nyawa seorang bayi," kata Anwar seperti dilansir dari Malay Mail.

Beliau menegaskan bahwa pencegahan adalah kunci.

"Langkah-langkah yang lebih ketat akan diambil untuk mencegah insiden seperti itu terulang. Kementerian Perhubungan sedang menyelesaikan peraturan batas kecepatan untuk kendaraan berat," ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Malaysia memandang isu keselamatan. Sebuah pertanyaan pun muncul: perlukah Indonesia meniru langkah serupa, menyeimbangkan antara nostalgia mobil tua dengan urgensi keselamatan di jalan raya?