Honda dan Yamaha Peringatkan Pemerintah Vietnam: Industri Roda Dua Bisa Runtuh

Suara.com - Asosiasi produsen sepeda motor Vietnam, yang digawangi oleh tiga raksasa asal Jepang yakni Honda, Yamaha dan Suzuki, mengirim surat ke pemerintah Vietnam yang berisi peringatan bahwa industri roda dua di negara itu bisa runtuh jika kebijakan yang melarang motor bensin beroperasi di Hanoi diterapkan tahun depan.

Dalam suratnya yang diperoleh Reuters pekan ini, tiga produsen roda dua terbesar itu mengatakan produksi motor di Vietnam bisa terganggu dan banyak perusahaan yang terlibat dalam industri bisa bangkrut akibat kebijakan larangan motor bensin di Hanoi.

Pemerintah Vietnam sebelumnya telah mengeluarkan aturan yang melarang motor bensin beroperasi di Hanoi mulai 2026. Sebagai gantinya, hanya motor listrik yang diizinkan lalu-lalang di Ibu Kota Vietnam itu mulai tahun depan.

Dalam surat mereka, para produsen motor Jepang memperingatakan bahwa kebijakan itu bisa menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan lapangan kerja, lebih dari 2000 dealer ditutup dan 200 produsen komponen motor berhenti beroperasi.

Sebagai solusi, mereka meminta pemerintah Vietnam memberikan periode trasnsisi selama tiga tahun, agar para produsen motor bisa menyesuaikan lini produksi, membangun fasilitas pengisian baterai serta menetapkan standar keamanan motor listrik.

Desakkan dari para produsen motor ini didukung oleh Pemerintah Jepang sendiri. Kedutaan Besar Jepang di Hanoi disebutkan telah mengirim surat ke pemerintah Vietnam, yang isinya mendesak agar aturan pelarangan motor bensin ditunda.

Dalam suratnya pemerintah Jepang memperingatkan bahwa kebijakan kontroversial itu berpotensi menyebabkan PHK besar-besaran, serta mengganggu pasar senilai 4,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 76,4 triliun.

Vietnam sendiri adalah salah satu pasar motor terbesar di dunia, meski nilainya masih di bawah India dan Indonesia. Honda menguasai sekitar 80 persen pasar roda dua di Vietnam, dengan penjualan mencapai 2,6 juta unit pada 2024 lalu.