BSSN Gandeng Tim Siber Polri Untuk Hadapi Hacker Bjorka

Poptren.suara.com - Publik dihebohkan dengan aksi hacker Bjorka yang membocorkan sejumlah data penting, seperti data SIM Card, dokumen rahasia Badan Intelejen Negara (BIN), surat Presiden hingga data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Menindaklanjuti dugaan kebocoran data oleh Bjorka, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah berkoordinasi dengan penyedia sistem elektronik (PSE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dan melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.

"BSSN telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi dan melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan. BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," kata Ariandi Putra dikutip dari Antara, Sabtu (10/9/2022).

BSSN menegaskan pihaknya telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat bersama PSE terkait, guna memperkuat sistem keamanan siber demi mencegah risiko lebih besar terhadap beberapa PSE tersebut.

Selain itu, BSSN juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Lebih jauh, BSSN mengingatkan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mereka menyatakan dukungan teknis sembari meminta seluruh PSE memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Pihak Istana Negara melalui Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono telah menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.

Baca Juga: Buruh Siap Demo Satu Bulan Penuh dan Mogok Kerja Tuntut Harga BBM Turun

“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru Budi di Jakarta, Sabtu (10/9/2022).

Heru mengatakan bahwa informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum hacker adalah informasi bohong.

Beredarnya informasi bohong itu, ungkap Heru, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” katanya.

Diketahui, sebelumnya peretas yang mengaku sebagai Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Klaim Bjorka tersebut disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu petang (10/09/2022).

Unggahan tangkapan layar klaim dari Bjorka yang memperlihatkan surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia berlabel rahasia dengan logo Istana Kepresidenan Indonesia mendapat respon beragam dari netizen.

Bahkan, ada netizen yang meminta Bjorka untuk membongkar dokumen soal dalang pembunuhan kasus Munir.

"besok besok bjorka bocorin dalang pembunuh munir," tulis salah satu netizen.

Sumber: suara.com