Suara.com - Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi salah satu bentuk usaha yang cukup bertahan selama pandemi Covid-19. Seiring dengan semakin membaiknya situasi pandemi, UKM juga mulai bangkit.
Menurut Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Produktivitas dan Daya Saing, Yulius, UKM di Indonesia sebenarnya punya daya saing di tingkat internasional. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan yang kerap dihadapi.
Tantangan pertama yaitu persoalan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tergolong rendah, yaitu senilai 3,15. Sementara LPI negara lain seperti Jerman (4,2), Swedia (4,05), Belgia (4,04), Singapura (4,0), dan Jepang (4,03). Namun jika dibandingkan dengan lower-middle income group seperti India, atau emerging economies seperti Vietnam dan Cote d’Ivoire, LPI Indonesia tidak tertinggal terlalu jauh.
"Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bisa memperbaiki indeks tersebut," kata Yulius dalam keterangannya, Senin, (28/6/2022).
Di sisi lain, biaya logistik yang tinggi di Indonesia yaitu mencapai 24 persen dari PDB nasional menjadi tantangan berikutnya. Menurut Yulius, biaya logistik di negara lain seperti Malaysia hanya 13 persen, India 14 persen, dan China 14 persen dan Vietnam 20 persen.
Padahal, logistik menjadi salah satu tulang punggung dari perdagangan lintas negara. Dia menegaskan, manajemen logistik yang bagus mampu mengurangi trade cost dan membantu negara bersaing di kancah global.
Lalu, proses border compliance di Indonesia membutuhkan waktu 56 jam, sedangkan pada proses documentary compliance membutuhkan waktu 61 jam. Berbeda dengan China yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam.
Tantangan UKM untuk mendunia selanjutnya adalah pandemi covid-19. Masa pandemi mengakibatkan kelangkaan yang menyebabkan semakin tingginya biaya ekspor. Terjadi kenaikan harga sewa rata-rata 152 persen. Tujuan Asia naik 110 persen, Eropa 199 persen, Amerika 126 persen, Australia 155 persen, dan Afrika 173 persen.
Tantangan krusial yang menjadi hambatan UKM Indonesia mendunia adalah urusan pembiayaan. Kata Yulius, banyak UKM-UKM di Indonesia justru tidak sanggup melakukan ekspor ketika permintaannya banyak. Masalah utamanya adalah kesulitan pendanaan.
"Kita tahu bahwa sumber pendanaan dari perbankan itu hanya 20 persen untuk UMKM. Bank belum bisa memberikan lebih daripada itu," kata dia.
Terkait hal itu, Yulius mengungkapkan, pemerintah telah mendorong perbankan untuk memberikan pendanaan bagi UKM hingga 30 persen dari total pinjamannya pada 2025.
Jika dibandingkan, dengan 20 persen pinjaman perbankan, sektor UKM bisa menyediakan 97 persen tenaga kerja. Sementara itu, 80 persen pinjaman kepada pengusaha besar hanya bisa menciptakan tenaga kerja sebesar 3 persen. Ini sangat kontradiktif.
Berikutnya adalah masalah kualitas barang. Kualitas barang UKM yang ingin dikirim ke luar negeri harus sudah sertifikasi uji layak atau tidak. Untuk melakukan sertifikasi produk, lagi-lagi terkendala masalah biaya.
"Ini kira-kira yang membuat kita selalu kalah bersaing dengan negara lainnya. Karena dalam ekspor itu yang paling utama adalah kualitas, kuantitas, dan ketersediaan," ujarnya.
Demi mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Yulius, pemerintah melakukan pelatihan pendidikan kepada UKM untuk bisa melakukan ekspor. Lalu, pemerintah berupaya mendorong agar UKM dapat melek digital. Saat ini baru UKM yang melek digital baru mencapai 12 juta. Tahun 2030 akan dorong hingga mencapai 30 juta UKM yang melek digital.
TERPOPULER
