Suara.com - Indonesia harus memperhatikan betul kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Kawasan ini kaya sumber daya perikanan dan kerapkali menjadi incaran kapal-kapal ikan asing dari China dan Vietnam. Luasnya wilayah maritim Indonesia memang belum sepenuhnya dapat tertangani secara optimal, begitu juga dengan hasil perikanan tangkap yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
"Indonesia mempunyai sebelas 11 Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), antara lain perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Kesebelas WPPNRI tersebut memiliki sumber daya ikan tangkap yang jenisnya berbeda-beda," ujar pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M.Mar.
Menurutnya dibutuhkan kerjasama antara semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah. Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia berlimpah, tapi belum sepenuhnya dapat dinikmati, nelayan bahkan belum mampu mengangkat nasib nelayan Indonesia.
"Bukan hanya hasil tangkapan yang melimpah jadi perhatian, tapi juga sarana pendukung, contohnya pelabuhan terpadu untuk perikanan tangkap. Di pelabuhan perlu juga dibangun pabrik pengolahan ikan, gudang penyimpanan ikan berpendingin dan pengadaan kapal penampungan(ship to ship) hasil tangkapan nelayan di tengah laut," ujarnya.
Selain perbaikan nasib nelayan, Hakeng juga menyoroti pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam One Ocean Summit, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden Jumat, 11 Februari 2022. Presiden mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada 2030 dan mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada 2025.
Pernyataan Jokowi itu, menurut Hakeng sepatutnya dijadikan momentum bangsa Indonesia untuk kembali mencintai laut, mencintai pantai dan budaya maritim Indonesia.
"Dengan bersihnya perairan laut Indonesia dari sampah, maka hal ini akan menguntungkan jalur pelayaran Indonesia. Perjalanan kapal tidak akan terganggu oleh banyaknya tumpukan sampah yang dapat tersedot oleh kapal sehingga dapat mengganggu kondisi mesin kapal," katanya.
Di bagian akhir, Hakeng memberikan apresiasi atas dipilihnya Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.
"Terpilihnya Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menjadi angin segar bagi sektor maritim. Semoga pilihan Presiden Jokowi memenuhi harapan," tutupnya.
Baca Juga: Gandeng Nelayan, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Pengolahan Ikan Hasil Tangkap
