Suara.com - Penggunaan teknologi dibutuhkan dalam melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, terutama bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini mengingat data dan informasi mengenai perilaku kurang efisien dan optimal apabila dianalisis secara manual.
Hal ini dikemukakan Kepala Departemen Market Conduct Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bernard Widjaja, dalam sosialisasi Market Conduct untuk BPR/BPRS Regional 1 bertema “Pemberdayaan Credit Scoring dan AI Technology untuk perluasan produk dan layanan perbankan guna mewujudkan pembiayaan berkelanjutan BPR dan BPRS”.
Acara ini diselenggarakan Credit Bureau Indonesia (CBI) dan dihadiri oleh BPR/BPRS Regional 1 Jakarta dan Banten, Roberto Akyuwen, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten (KR01), serta Ricardo Simatupang, Ketua DPD Perbarindo DKI Jakarta Jaya & sekitarnya, di Hotel Novotel Tangerang, Banten.
Pada kesempatan itu, Roberto Akyuwen menyampaikan perkembangan kredit BPR/BPRS di Jakarta dan Banten, yang mencatatkan rasio kredit bermasalah melebihi threshold 5% sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 sejak 2020.
BPR/BPRS dituntut agar semakin efisien dalam menjalankan proses bisnis, dimana digitalisasi menjadi salah satu fokus OJK KR01 dalam pengembangan industri BPR/BPRS yang terus dihadapkan pada peningkatan persaingan usaha.
Penerapan Artificial Intelligence (AI) dan pemanfaatan Credit Scoring untuk analisis pengajuan kredit dari CBI, yang merupakan Lembaga Prngelola Informasi Perkreditan (LPIP) diharapkan dapat mengakselerasi digitalisasi kegiatan usaha BPR/BPRS sebagaimana tertuang secara khusus dalam Pilar 2 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, “Akselerasi Transformasi Digital”.
Sejalan dengan program Akselerasi Transformasi Digital BPR/BPRS yang diupayakan OJK, Direktur Utama CBI, Agus Subekti menambahkan, optimalisasi pemanfaatan informasi perkreditan dan teknologi sudah urgent bagi BPR/BPRS. Optimalisasi pemanfaatan informasi perkreditan dan teknologi telah terbukti berdampak pada peningkatan efisiensi, akurasi, objektivitas, konsistensi dan layanan penyaluran kredit.
“Kami telah mengidentifikasi beberapa kendala (pain point) yang dialami BPR/BPRS. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan tentang infrastruktur teknologi dan informasi perkreditan yang kami bangun khusus untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi BPR/BPRS selama ini,” katanya.
Baca Juga: BNI dan AFPI Dorong Percepatan Digitalisasi Pada Industri Jasa Keuangan
