Suara.com - Baru-baru ini, New York Times melaporkan bahwa Vietnam diam-diam berencana membeli senjata dari Rusia, yang bertentangan dengan sanksi Amerika Serikat (AS). Laporan tersebut mengutip dokumen Kementerian Keuangan Vietnam yang menguraikan rencana untuk membiayai pembelian senjata dari Kremlin melalui proyek minyak dan gas bersama di Siberia.
Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Rusia merupakan pemasok senjata utama di Asia Tenggara, dengan menjual peralatan pertahanan senilai sekitar $10,7 miliar (Rp153,6 triliun) ke kawasan itu antara tahun 2000 dan 2019. SIPRI merinci sebagai besar senjata dikirim ke Vietnam, sehingga hampir 80% peralatan militer Vietnam dipasok oleh Rusia sejak tahun 2000.
Sedangkan antara 2015 dan 2021, Rusia menjual senjata senilai $247 juta (Rp3,5 triliun) ke Myanmar, $105 juta (Rp1,5 triliun) ke Laos, dan $47 juta (Rp678 miliar) ke Thailand. "Fasilitas kredit yang akan diberikan Rusia kepada Vietnam untuk membeli persenjataan berat. Termasuk rudal anti-kapal, pesawat dan helikopter anti-kapal selam, sistem rudal anti-pesawat terbang, dan jet tempur." dikutip dari Reuters.
Namun, sebelumnya pada tahun 2021, Indonesia membatalkan rencana untuk membeli 11 unit jet tempur Su-35 Rusia. Musababnya, ada kekhawatiran terkena sanksi dari AS. Ternyata AS mempunyai aturan yang dibuat khusus untuk menjatuhkan sanksi kepada negara yang mempunyai kerja sama pertahanan atau ekonomi dengan Rusia, Iran serta Korea Utara. Instruma hukum itu bernama Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Serikat Melalui Sanksi (CAATSA).
"Mengenai Sukhoi Su-35, dengan berat hati, ya, kami membatalkan rencana itu. Kami tidak bisa terus membicarakannya," kata kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Mersekal TNI Fadjar Prasetyo kepada wartawan.
Meskipun Vietnam membeli sejumlah senjata dari Rusia, berbeda dengan sikap sebelumnya yang berikan peringatan keras akan sanksi tegas terhadap RI, kali ini AS mengambil sikap yang diam-diam.
Pada Senin, 11 September 2023, Presiden AS Joe Biden bertemu dengan pemimpin Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam, Nguyen Pho Trong, untuk memperdalam kerja sama antara kedua negara, bakal pihak kedua berencana menandatangani kemitraan strategis komprehensif atau perjanjian hubungan diplomatik tertinggi di Vietnam.
TERPOPULER
