KARAWANG - Sebanyak 900 bangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Karawang yang memerlukan perbaikan. Atas ini, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memprioritaskan anggaran untuk perbaikan sekolah yang rusak.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar. Menurutnya, hal tersebut dirasa sangat penting guna menunjang kemajuan pendidikan di Kabupaten Karawang.
Selain itu, agar para siswa dan tenaga pendidik tidak lagi khawatir terkait keselamatan ketika menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung.
"Pemkab harus secepatnya menyelesaikan perbaikan bangunan sekolah yang rusak berat, sedang dan ringan. Agar tidak ada lagi kekhawatiran bagi siswa-siswi dan guru," terangnya, Rabu (31/8/2022).
Pendi menerangkan, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan 900 sekolah tersebut ditaksir mencapai Rp240 miliar. Dikatakannya, perbaikan sifatnya penting dan tidak bisa dikesampingkan.
“Pemkab harus bisa melihat skala prioritas pembangunan. Perbaikan bangunan sekolah itu sifatnya urgen dan harus menjadi skala prioritas, dibandingkan (misalnya) dengan pembangunan turap atau saluran air yang ada di Bidang SDA (Sumber Daya Air) di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang),” terangnya.
Pendi menyarankan agar anggaran untuk Bidang SDA Dinas PUPR dialihkan untuk biaya rehab atau perbaikan bangunan sekolah rusak. Karena, perbaikan gedung sekolah tidak akan dilakukan setiap tahun.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin mengatakan, sebenarnya cukup banyak sumber dana yang bisa digunakan pemkab untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rusak.
“Ada anggaran DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum) dari pemerintah pusat. Bisa juga dengan mengalihkan anggaran di Bidang SDA Dinas PUPR. Sehingga, persoalan gedung sekolah roboh, gedung sekolah rusak dan siswa belajar dilantai bisa segera terselesaikan,” katanya melansir dari Antara.
Baca Juga: Serapan Tenaga Kerja Karawang di Semester Pertama 2022 Menurun, DPMPTSP Ungkap Penyebabnya
Selain itu, pemkab juga bisa mengelola kegiatan "Corporate Social Responsibility" dari perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang, dengan mengarahkan kegiatan itu ke perbaikan bangunan sekolah rusak.
Menurut dia, penanganan bangunan sekolah rusak juga bisa dilakukan melalui konsep dana aspirasi atau pokok pikiran seluruh anggota DPRD Karawang.
Jadi dana pokir sebesar Rp2 miliar dari masing-masing anggota DPRD Karawang bisa difokuskan untuk kegiatan perbaikan bangunan sekolah rusak.
“Anggota DPRD Karawang ada 50 orang. Kalau dana pokir sebesar Rp2 miliar masing-masing anggota DPRD difokuskan untuk menangani bangunan sekolah rusak, itu sudah ada sekitar Rp100 miliar. Sisanya, bisa dilakukan perbaikan bangunan sekolah dari sumber lain. Tetapi memang harus ada komando dari pemkab untuk merealisasikan itu,” pungkasnya. ***
