Jenderal Andika Perkasa Diusung Capres Dinilai Berpotensi Abuse of Power, Bagaimana dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan?

PURWOKERTO.SUARA.COM - Nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kembali menjadi sorotan. Ini setelah ia masuk bursa  calon presiden yang diusung Partai NasDem. Andika menjadi satu dari nama capres yang diusung Nasdem. Dua nama lain itu meliputi Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Gubernur Jateng. Aksi-aksi atau tindakan yang dilakukan orang nomor satu di TNI saat ini dianggap bisa menyangkut kepentingan politik.

Pengamat pertahanan dan keamanan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara mengingatkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait kepentingannya di bidang politik karena merupakan salah satu bakal calon presiden RI salah satu partai politik.

"Sebab ketika nama Andika masuk ke bursa capres, itu sudah pasti ditarik pada kepentingan politik, sementara dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI," kata Robi dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (24/7/2022).

Menurutnya, secara aturan hukum tidak ada yang dilanggar oleh Andika dalam tindakannya itu, tetapi secara etika dapat mencederai profesionalitas TNI di kemudian hari.

Robi menjelaskan, ada dua alasan kinerja Andika sebagai Panglima TNI berpotensi ganda dengan kepentingan politik pribadinya. Yakni, pengumuman akhir pengusungan calon presiden secara definitif dari Partai NasDem kemungkinan akhir tahun 2022.

"Andika dengan jabatan yang dipimpinnya akan memanfaatkan power tersebut untuk mempengaruhi NasDem mengusungnya, sebab secara personal Andika seperti membiarkan usulan dari NasDem tersebut dan ini berpotensi abuse of power," terangnya.

Robi melihat beda sikap antara Andika dengan Panglima TNI 2015-2017 Gator Nurmantyo. Gatot secara tegas ketika menjabat sebagai Panglima TNI dahulu, mengiyakan dirinya tidak akan mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden selagi dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

Ia melanjutkan, alasan kedua, ketika tidak ada sikap yang jelas oleh Andika, maka pekerjaannya sebagai Panglima TNI berpotensi menjadi tidak profesional.

"Sebab apa pun yang akan dilakukannya saat ini pasti sarat ditunggangi dengan pencitraan dirinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” pungkas Robi. (Arif KF)