Selebtek.suara.com - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Indonesia belum kunjung reda. Pemerintah pun sudah melakukan beberapa upada seperti mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait kasus ini.
Berdasarkan rilis BNPB yang diterima selebtek.suara.com, Presiden Joko Widodo seberta jajarannya menggelar rapat terbatas pada Kamis, 23 Juni 2022, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Dari hasil rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan jika pemerintah akan melarang hewan hidup terutama sapi untuk bergerak di daerah yang terdampak PMK.
"Pertama untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan Covid di PPKM, ini akan diberikan larangan hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak di daerah level kecamatan yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau kita sebut dengan daerah merah," ujar Airlangga dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas.
Kemudian kebijakan lainnya yakni membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
"Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini, itu sekitar 28 atau 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN," ungkap Airlangga.
Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi ikut memberi arahan agar mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Menurut Airlangga, pengawasan biohazard melalui disinfektan penting untuk terus dilakukan.
"Selanjutnya terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM sekitar Rp10 juta per sapi," ucap Airlangga.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ia juga akan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan PMK di Tanah Air sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dapat waktu dekat.
"Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah, sehingga mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota menyiapkan sehingga kita bisa bersama-sama menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di negeri kita ini secepat mungkin," tandasnya.
