Dewan Kolonel PDIP Johan Budi Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua BURT DPR RI

Badan Usaha Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan rotasi atau pergantian pimpinan Fraksi PDIP. Johan Budi yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua BURT DPR RI, namanya digantikan oleh Dede Indra Permana.

Terpantau oleh di Suara.com dalam agenda DPR RI, BURT memang dijadwalkan melakukan rapat penetapan pimpinan pada pukul 13.00 WIB di ruang rapat BURT.

Pergantian pimpinan BURT dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

"Ya Pak Johan Budi diganti Pak Dede Indra Permana," ujar Indra kepada wartawan, Selasa (1/11/2022).

Sebagai informasi, Johan Budi sendiri belum cukup lama menjabat sebagai Wakil Ketua BURT DPR RI.

Diketahui juga, padahal ia baru ini menggantikan posisi anggota DPR RI Fraksi PDIP yakni Evita Nursanty pada 7 Februari 2022 lalu.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui alasan kenapa Johan Budi diganti jabatannya dengan Dede Indra Permana. Fraksi PDIP DPR RI pun juga belum memberikan komentar.

Sementara itu, Dede Indra Permana adalah anggota Fraksi PDIP DPR RI. Ia adalah anggota yang terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Dapil) X DPR mewakili Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Pekalongan.

PDIP Sanki Dewan Kolonel

Sebelumnya, PDIP juga telah memberi teguran secara lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo setelah meyebut dan menyatakan dirinya siap mencalonkan diri sebagai presiden. 

DPP PDIP juga menjatuhi sanksi kepada kader PDIP lainnya yang ikut serta dalam pembentukan Dewan Kolonel untuk mendukung pencalonan Puan Maharani dalam pemilihan presiden 2024.

"Kami menjatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menyebut dirinya Dewan Kolonel, termasuk Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton Pasaribu, Pak Prof Hendrawan,” kata Komarudin Watubun, Ketua bidang Kehormatan DPP PDIP, di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Dia mengatakan, kader-kader yang terlibat dalam Dewan Kolonel diberikan sanksi keras karena diyakini melakukan kegiatan di luar Anggaran Dasar Anggaran Rumah tangga (AD/ART) partai. 

"kenapa mereka langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanski keras dan terakhir?, karena mereka melakukan kegiatan di luar AD/ART partai,” ujarnya.

Komarudin lebih lanjut mengatakan, kader-kader partai yang terkait dengan Dewan Kolonel sebelumnya telah mendapat sanksi peringatan pertama. Hingga sejauh ini, akhirnya dikenakan sanksi keras.