Sebanyak 7 maskapai telah bermain dalam kartel harga tiket, hal ini jadi perhatian pemerintah Indonesia. Walau baru-baru ini Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi akan mengurusnya.
Menurut data info, kasus kartel harga tiket telah berlangsung di tahun 2019 lalu, yang mana kata Menhub Budi jika maskapai itu bersama-sama memainkan harga tiket mahal untuk calon penumpang.
Walau demikian, kembali Budi Karya Sumadi menerangkan, kasus kartel semacam ini tidak hanya terjadi dalam negeri, di luar negeri juga berlaku demikian.
Budi bahkan memberi contoh kasus kartel yang pernah ia alami kala melakukan perjalanan ke luar negeri.
"Sebagai contoh saya melakukan perjalanan ke Eropa dan Timur tengah salah satu penerbangan tarifnya 3 kali lipat dari sebelumnya, tapi bukan berarti kita tidak memanage apa yang di dalam negeri lakukan," ujar Menhub dalam konferensi pers seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/12/2022).
Sementara itu Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Walau demikian Menhub Budi Karya Sumadi berjanji kasus kartel harga tiket pesawat tidak lagi terjadi kedepannya. Budi merencanakan akan mendorong maskapai buka penerbangan lain dengan jumlah pesawat yang tersedia.
Selain itu bakal ada law forcement syarat-syarat dari dirjen udara. "Fungsinya supaya tidak lagi ada tarif harga tiket melebihi ambang batas, ucapnya.
Menhub RI Budi Karya Sumadi dalam kesempatannya menekankan agar sejumlah maskapai melakukan kerjasama dengan pihak lain. Supaya mendapatkan pendapatan lain dari operasional penerbangan.
Baca Juga: Orang Natalan! Jauhi Tanggal Ini, Kalau Tidak Mau Terperangkap
Sekali lagi dengan penekanan tersebut, Kementerian Perhubungan bakal mempelajari tiap keputusan, serta melakukan koordinasi di tiap maskapai maupun pihak bandara.
"Ini agar penumpang beroleh layanan yang baik saat memakai transportasi udara di Indonesia," tukuknya. [*]
