Jokowi Bakal Copot Menteri Parpol: Tunggu Saja!

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan yang semakin memperkuat sinyal akan adanya perombakan kabinet Indonesia Maju. Orang nomor satu di Indonesia itu meminta publik untuk menunggu kemungkinan terjadinya reshuffle menterinya pada awal tahun 2023 ini.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan singkat ke pasar Tanah Abang, Jakarta. Presiden juga menanggapi soal adanya menteri dari salah satu partai politik yang harus dicopot dari jabatannya.

Terkait kemungkinan perubahan posisi parpol, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa publik harus menunggu.

"Ya, tunggu saja. Tunggu saja,” kata Jokowi, Senin (2/1/2023).

Seperti diketahui, sinyal reshuffle kabinet awal tahun ini bukan pertama kali dinyatakan Presiden Jokowi. Sebelumnya, pada 23 Desember 2022 lalu, Jokowi juga pernah menyampaikan kemungkinan adanya reshuffle kabinet.

Sinyal perombakan kabinet Jokowi itu disinggung karena adanya hasil survei dari sebuah lembaga survei perihal persetujuan responden agar Jokowi segera melakukan reshuffle menterinya.

Pun begitu, Presiden Jokowi tidak menyebutkan secara pasti kapan akan melakukan perombakan kabinet tersebut.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi saat berkunjung ke Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat.

Sebagai informasi, tercatat Presiden Jokowi sudah tiga kali melakukan reshuffle kabinet Indonesia periode 2019-2024. Perombakan kabinet Indonesia Maju pertama kali dilakukan Jokowi pada 23 Desember 2020.

Ketika itu, ada enam menteri baru, antara lain Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kelautan Pariwisata dan Industri Kreatif.

Jokowi kemudian melakukan perombakan kedua pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan juga Menteri Investasi/Kepala BKPM. 

Jokowi kemudian melakukan reshuffle ketiga pada 15 Juni 2022 dengan melantik pejabat baru untuk jabatan Menteri Perdagangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Direktur BPN, Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.