Divonis Ringan, Apakah Richard Eliezer Tetap Bisa Jadi Anggota Polri? Ini Kata Pengamat

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J sekaligus sebagai Eksekutor penembak korban, Richard Eliezer di vonis ringan yakni 1 tahun 6 bulan penjara setelah dirinya dikabulkan menjadi justice collaborator oleh Majelis Hakim.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyatakan bahwa peluang Richard untuk kembali menjadi anggota Polri sudah tertutup.

Pasalnya jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) bahwa Anggota Polri yang sudah divonis pidana kemungkinan untuk kembali menjadi polisi itu sudah tertutup.

“Kalau merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Peluang kembali menjadi anggota Polri maupun PNS Polri untuk seorang anggota yang sudah divonis pidana itu sudah tertutup,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Bambang juga menambahkan bahwa Richard Eliezer atau Bharada E harus lapang dada diberhentikan dari Polri. Apa yang dialami oleh Richard sebagai risiko dari seorang bawahan dalam menjalankan perintah atasan.

"Pengalaman Richard menjalankan perintah atasannya untuk menembak rekannya sendiri, hendaknya menjadi pembelajaran bagi personel Polri lainnya, agar meletakkan kepatuhan kepada aturan bukan kepada perintah atasan," ujar Bambang.

Pengamat ISESS ini menegaskan bahwa persitiwa ini menjadi pelajaran semua personel Polri untuk mematuhi aturan institusi bukan melainkan perintah atasan yang tidak sesuai dengan aturan kepolisian.

“Ini harus menjadi pelajaran semua personel Polri, dalam kondisi bukan perang, atau di medan operasi keamanan agar tegak lurus pada aturan bukan pada perintah atasan,” tegas Bambang.

Meskipun Richard mendapat persetujuan oleh Majelis Hakim sebagai justice collaborator dan menjadi pengungkap fakta tetapi dalam sidang etik, kata Bambang, pilihan Richard untuk patuh kepada atasannya dengan menjalankan perintah menembak rekannya sendiri sebagai bentuk ketidakprofesionalan.

Fakta ini, kata dia, harus dikesampingkan, karena bukan dalam situasi perang atau operasi keamanan.

“Kita ingin membangun polisi yang profesional atau tidak? Kalau taat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah diampuni, artinya kita permisif pada pelanggaran dan jauh dari semangat membangun polisi profesional,” katanya.

Ia juga mengatakan sidang etik terhadap Richard Eliezer harus segera dilaksanakan setelah vonis hakim diketok (diputuskan). Putusan etik itu nantinya merujuk kepada PP Nomor 1 Tahun 2003.

"Jika Richard tidak dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) oleh komisi etik Polri, maka hal itu menjadi presedn buruk bagi kepolisian, bahwa personel pelaku tidak pidana bisa diterima sebagai anggota Polri dengan alasan sekedar menerima perintah atasan," tegasnya.

Meskipun ada peraturan Kapolri (Perkap) menyatakan tentang masa tahanan kurang atau lebih dari lima tahun, Richar masih berpotensi terkena sanksi PTDH.

Sementara dalam tata perundangan, peraturan pemerintah (PP) lebih tinggi dari perkap.