Serang Suara - Belum lama ini dua hakim tunggal dilaporkan ke Komisi Yudisial. Koalisi AG-AP menduga hakim tunggal yang menangani kasus AG penganiaya David Ozora melanggar kode etik.
Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Anak Perempuan atau Koalisi AG-AP. melaporkan perihal itu ke Komisi Yudisial (KY).
Sederet alasan dari Koalisi AG-AP mengatakan kalau hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sri Wahyuni Batubara dinilai tidak cek barang bukti seperti CCTV seperti yang ditayangkan di persidangan.
Alasan lainnya menurut mereka, hakim tunggal tidak mempertimbangkan putusan dengan klaim fakta, serta tidak mempertimbangkan kerentanan anak perempuan AG. Bukan itu saja, menurut Perwakilan Koalisi AG-AP Aisyah Assyifa, hakim menjadikan kunci seksual AG sebagai dasar terdakwa anak tidak mengalami trauma.
"Hakim Tunggal tidak melakukan pemeriksaan secara berimbang, di mana hakim menolak untuk memutarkan video CCTV di ruang sidang," ujar Nur Ansar di KT, Kamis (25/5/2023).
![Budi Hapsari SH MH, hakim tunggal dalam sidang Agnes di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. [Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/Dokumentasi]](https://media.suara.com/suara-partners/serang/thumbs/1200x675/2023/04/27/1-budi-hapsari-sh-mh.jpg)
Selain hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan, Koalisi AG-AP menilai hakim tunggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Budi Hapsari juga melanggar kode etik.
"Hakim Tunggal tidak melakukan pemeriksaan yang cermat dan adil terhadap perkara anak," ucap Aisyah.
Hakim Langgar Kode Etik?
Kedua hakim tunggal itu yakni Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sri Wahyuni Batubara dan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Budi Hapsari.
Juru Bicara KY Miko Ginting menuturkan pihaknya akan memeriksa laporan tersebut lebih dulu.
"Tentu kita akan periksa dulu laporannya. Jika memang beralasan, tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjuti laporan dari masyarakat," kata Miko. [*]
