REGIONAL:
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar seminar nasional bertajuk "Pesisir Tangguh untuk Indonesia Maju" di Gedung Heritage Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat no 3, Jakarta Pusat, Rabu (13/09/2023). Dalam sambutannya Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan masih banyaknya persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terkait masalah pesisir dan kelautan.
Pada kesempatan tersebut Menko PMK juga mengaku bertanya pada Panglima TNI perihal Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang belum berjalan sesuai prosedur.
"Saya kemarin tanya sama Panglima, itu jalan enggak itu (ALKI) itu. Ya teorinya ada tapi sebetulnya praktiknya prosedur-prosedur enggak jalan. Karena kalau jalan itu juga agak memberatkan Indonesia, karena Indonesia itu harus menjamin keamanan kapal siapa yang melewati itu" kata Muhadjir Effendy dalam sambutannya di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (12/9/2023).
Menko PMK menyinggung peran Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti yang hadir menjadi salah satu pembicara seminar tersebut.
"Konsekuensi kita negara besar, negara yang luas terbentang luas dan banyak kepulauan dan laut. Itu nanti saya kira Bu Susi akan banyak cerita tentang bagaimana tata kelola," pungkas Muhadjir.
Namun, Muhadjier mengaku bersyukur Indonesia sebagai negara kepulauan pada saat Pandemi Covid-19 lalu.
"Saya kira, di kita justru diuntungkan dalam penanganan Covid itu karena kita negara kepulauan. Jadi kita kemarin bisa pastikan kalau Jakarta kena nanti sebulan lagi baru Sulawesi kena, sehingga kita menanganinya bisa mudah," tutur Muhadjir.
Sementara itu, Susi Pudjiastuti yang tampil setelah Muhadjier Effendy mengatakan bahwa pemerintah harus mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang menguntungkan masyarakat pesisir. Wanita asal Pangandaran, Jawa Barat itu pun membandingkan saat dirinya menjabat menteri kelautan di Kabinet Kerja lalu.
"Memudahkan mereka melakukan usaha hanya di pesisir, ikan, wisata, bebaskan mereka dari izin-izin. Dulu di zaman saya, kapal di bawah 10 GT tidak perlu izin,” ucap Susi di lokasi.
TERPOPULER
