“Seperti halnya pembangunan angkutan massal lainnya seperti MRT, yang pembangunannya dilakukan untuk jangka panjang dan bertahap. Begitu juga kereta cepat membutuhkan jangka waktu panjang”” ucap Menhub di Jakarta, Jumat.
Menhub mengatakan, pemerintah harus memiliki rencana jangka panjang dalam memproyeksikan kebutuhan infrastruktur transportasi di masa depan.
Menurut Budi, rencana jangka panjang dipersiapkan secara matang dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan juga pihak terkait lainnya untuk dibahas bersama-sama.
Selain itu, pihak pemerintah harus menyiapkan bagaimana mekanisme pendanaannya. Untuk proyek yang memiliki tingkat komersialitas tinggi seperti kereta cepat.
Disini pemerintah akan memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), baik BUMN atau swasta nasional maupun asing.
“Di tengah keterbatasan kemampuan APBN, kami harus mencari alternatif melalui pendanaan kreatif, sehingga tidak akan mengganggu APBN yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar,” ucapnya.
Menteri Perhubungan mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya selesai ketika membangun fisiknya, tetapi juga harus memastikannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga yang sudah dibangun tidak akan sia-sia begitu saja.
“Kami juga memiliki ren transportasi misalnya dengan Bandara Kertajati, yang diproyeksikan jika Tol Cisumdawu telah selesai maka Bandara Kertajati akan semakin ramai’ ucapnya.
Kereta cepat ini akan dihubungkan dengan sejumlah simpul.
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya diproyeksikan akan melewati sejumlah kota yakni, kota Jakarta - Karawang - Bandung - Kertajati - Purwokerto - Yogyakarta - Solo - Madiun dan Surabaya.
Perjalanan kereta cepat dari Jakarta-Surabaya ini dapat ditempuh dengan kurun waktu 4 jam saja.
Dengan kereta cepat ini diharapkan dapat menumbuhkan titik titik ekonomi baru di sejumlah daerah yang dilalui.
Di samping kereta cepat jalur selatan, pemerintah juga merencanakan KA semi cepat Surabaya lewat utara.
Selain itu direncanakan juga angkutan masal perkotaan MRT dan LRT tidak saja di Jakarta tapi juga di kota-kota lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Semarang dan Bali.
Dalam hal ini pemerintah berencana untuk melakukan studi yang melibatkan lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan konsultan lainnya dari mancanegara.
TERPOPULER
