-
Lain Sektor Industri, ATW Solar Incar 20 Persen Sektor Perumahan
Sektor perumahan menjadi fokus salah satu perusahaan berbasis energi terbarukan, ATW Solar, sekaligus memberikan edukasi hemat energi dan ramah lingkungan.
Selengkapnya -
Tekan Biaya Listrik, Penggunaan PLTS Atap di Lingkungan Pesantren Diapresiasi Santri
Menekan biaya penggunaan listrik di Pondok Pesantren dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
Selengkapnya -
Bantu Upaya Transisi Energi, ATW Solar Hadir di Bandung
Dalam upaya mendukung transisi energi, PT ATW Solar akan massif membuka showroom/gerai di berbagai kota di Indonesia, Seperti yang sudah hadir di Bandung.
Selengkapnya -
Jaga Kelestarian Lingkungan dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Bagaimana Cara Mudah Melakukannya?
Energi terbarukan merupakan solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan sembari menekan penggunaan energi fosil yang kian menipis.
Selengkapnya -
Wow! Perbankan di Jateng Mulai Melirik Layanan Pembiayaan PLTS di Tengah Isu Kenaikan Tarif Listrik
Berita tentang tarif listrik naik membuat sebagain orang sibuk mencari sumber energi alternatif, seperti PLTS atap
Selengkapnya -
Apa Itu PLTS Atap? Ini Penjelasan Cara Kerja hingga Biaya Pemasangan
Apa itu PLTS atap?
Selengkapnya -
Ini Syarat dan Cara Mendapatkan Insentif PLTS Atap, Solusi Tarif Listrik Naik
bagaimana cara mendapatkan insentif PLTS atap?
Selengkapnya -
Indonesia Terancam Gagal Turunkan Emisi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap.
Selengkapnya -
Kebijakan PLN Membatasi PLTS Atap Dinilai Tidak Menarik dari Sisi Keekonomian
Kebijakan PLN yang membatasi pemnafaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap 10 sampai 15 persen dari kapasitas dinilai tidak menarik dari sisi keekonomian.
Selengkapnya -
Kebijakan PLN Batasi PLTS Atap Dinilai Keliru, Hambat Transisi ke Energi Bersih
Kebijakan PLN itu tidak sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang PLTS atap
Selengkapnya -
Kementerian ESDM Gencar Ajak Pelaku Industri Pakai PLTS Atap
"Pemerintah memberikan dukungan melalui penciptaan regulasi yang mendukung terwujudnya keberlanjutan pada sektor industri," ujar Martha Relita.
Selengkapnya -
Dianggap Bisa Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca, Kementerian ESDM Targetkan PLTS Atap Bisa Terpasang 3,6 GW Hingga 2025
Kementerian ESDM sedang mendorong masyarakat untuk menggunakan energi baru dan terbarukan, salah satunya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Selengkapnya -
Tren Kawasan Industri Ramah Lingkungan Meningkat, PLTS Atap Jadi Solusi
Mampu menekan produksi CO2 sebesar 451,978 kg setiap tahunnya yang setara dengan menanam 5.671 pohon selama 10 tahun.
Selengkapnya -
Canggih! Sekolah di Kota Solo Manfaatkan PLTS untuk Memenuhi Kebutuhan KBM
Sejumlah sekolah di Kota Solo, Jawa Tengah mulai memanfaatkan PLTS atap untuk memenuhi kebutuhan energi pada KBM
Selengkapnya -
Luncurkan Hibah SEF, Kementerian ESDM Harap PLTS Atap Makin Terjangkau dan Diminati Masyarakat
Sustainable Energy Fund (SEF) untuk Insentif Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
Selengkapnya -
Tren Penggunaan Pembangkit Energi Surya Makin Marak
Peluang kemitraan yang dimaksud adalah membuka outlet energi Juragan Atap Surya di daerah masing-masing.
Selengkapnya -
Danone Aqua Resmikan PLTS Atap di Pabrik Terbesar Indonesia
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Pabrik Danone-AQUA di Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Selengkapnya -
Kementerian ESDM Dorong Pengembangan PLTS Atap, Begini Alasannya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong minat masyarakat terhadap penggunaaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
Selengkapnya -
Rencana Revisi Permen ESDM soal PLTS Atap Harus Ada Jalan Tengah
Revisi Permen PLTS Atap yang mengubah rasio ekspor-impor listrik dari 65% menjadi 100% mengesankan bahwa berarti barang ditukar barang.
Selengkapnya -
Regulasi PLTS Atap Berpotensi Merugikan Keuangan Negara
Revisi Permen soal PLTS Atap itu tergesa-gesa dan tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Selengkapnya