-
Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi, ELSAM: "Terancam" Menjadi Macan Kertas
Dalam rapat paripurna tanggal 20 September 2022, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadimenjadi undang-undang.
Selengkapnya -
RUU PDP Disahkan, Pemerintah dan Swasta Akan Tingkatkan Anggaran Keamanan Siber
Undang-undang Pelindungan Data Pribadi akan memaksa perusahaan swasta dan pemerintah untuk mengeluarkan dana lebih besar di sektor keamanan siber.
Selengkapnya -
Ada Titik Terang dari DPR soal Badan Independen dalam RUU PDP
Komisi I DPR tetap mendorong agar badan pengawas pelindungan data pribadi berada di bawah Presiden sehingga UU PDP bisa berlaku multisektor.
Selengkapnya -
Wakil Ketua DPR: Percepat Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi
RUU PDP jadi prioritas DPR di masa sidang kali ini.
Selengkapnya -
DPR Minta Dukungan Publik Agar RUU PDP Segera Disahkan
Ada 19 aturan terkait data pribadi. Tetapi masih sektoral dan parsial. Karenanya RUU PDP harus segera disahkan.
Selengkapnya -
STIK-PTIK Dorong Pemerintah Rampungkan RUU Pelindungan Data Pribadi
RUU Pelindungan Data Pribadi perlu segera disahkan mengingat era digital melaju sangat cepat seiring pandemi COVID-19.
Selengkapnya -
Wacana Penempatan BSSN di bawah Komisi Pelindungan Data Pribadi Dinilai Tidak Tepat
Komisi PDP harus kuat, agar bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal.
Selengkapnya -
Nasdem: Otoritas Pelindungan Data Pribadi Harus Independen, Bukan di bawah Kominfo
Anggota DPR dari Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan otoritas pelindungan data pribadi harus independen, tak boleh di bawah pemerintah.
Selengkapnya -
Dorong Transformasi Digital di G20, Pemerintah Harus Rampungkan RUU Pelindungan Data Pribadi
Regulasi perlindungan data pribadi penting untuk mendukung perjuangan pemerintah di G20 tentang arus data lintas batas negara.
Selengkapnya -
Koalisi Advokasi Desak Pembahasan RUU PDP Segera Dilanjutkan
Sejauh ini belum ada komunikasi intensif antara DPR dengan Kominfo guna mencari bentuk Otoritas PDP yang ideal.
Selengkapnya -
Kebocoran Data Pasien Rumah Sakit, Pembahasan RUU PDP Harus Dipercepat
DPR dan pemerintah harus segera membahas RUU PDP untuk mencegah terjadinya kembali kebocoran data pribadi di Indonesia.
Selengkapnya -
Data Pasien di Server Kemenkes Bocor, Pemerintah dan DPR Didesak Sahkan RUU PDP
Koalisi menilai institusi publik di Indonesia pada umumnya belum siap untuk mengaplikasikan seluruh prinsip pelindungan data pribadi.
Selengkapnya -
Kominfo Janjikan Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi Dimulai Awal Tahun 2022
Kominfo optimistis RUU Pelindungan Data Pribadi akan rampung 2022.
Selengkapnya -
Menteri Plate: RUU Pelindungan Data Pribadi Diharapkan Rampung 2022
RUU Pelindungan Data Pribadi telah diproses sejak 2019. Ditargetkan rampung 2022.
Selengkapnya -
RUU Pelindungan Data Pribadi Harus Cepat Disahkan, Tentukan Ekonomi Digital Indonesia
Ekonomi digital Indonesia membutuhkan regulasi Pelindungan Data Pribadi untuk tumbuh lebih pesat.
Selengkapnya -
Kominfo: RUU Pelindungan Data Pribadi Dibahas Kembali Tahun Depan
Kominfo dan DPR belum sepakat soal lembaga otoritas pelindungan pribadi. Alhasil RUU PDP kembali dibahas tahun depan.
Selengkapnya -
-
Jokowi Perintahkan Menkominfo Bereskan RUU PDP Agar Ada Kepastian Usaha di Sektor Digital
Presiden Jokowi mengatakan UU Pelindungan Data Pribadi penting untuk memberi kepastian di sektor bisnis digital.
Selengkapnya -
Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2022, RUU Pelindungan Data Pribadi Molor Lagi?
RUU Pelindungan Data Pribadi masih macet dalam pembahasan antara Kominfo dan DPR.
Selengkapnya -
Komisi I DPR: Mayoritas Pihak Ingin Otoritas PDP Independen
Para ahli, lembaga think tank, dan lembaga yang dimintai masukkannya oleh Komisi I DPR mengatakan Otoritas Pelindungan Data Pribadi sebaiknya independen.
Selengkapnya