Menanggapi Bjorka, Mahfud MD: Motifnya Tidak Membahayakan

Nama Bjorka sedang merebak karena terlihat berani diam-diam mengungkap kenyataan atas rahasia banyak nama penting di pemerintahan.

Hacker bernama Bjorka tersebut menyerang sejumlah situs pemerintahan kemudian menjual data hasil pembobolan situs pemerintah tersebut di internet.

Salah satu data yang ia klaim berhasil dibobolkan adalah surat dari Badan Intelijen Negara (BIN) ke Presiden Jokowi. Bjorka menyebut dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia.

Menanggapi aksi Bjorka yang membeberkan sejumlah data milik instansi dan pejabat publik Indonesia, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud Md memastikan tidak ada data rahasia milik pemerintah Indonesia yang bocor.

"Sebenarnya, sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud dalam Konferensi Pers Pembentukan Satgas Perlindungan Data, Rabu (14/9/2022).

Mahfud mengatakan bahwa telah membuat penanganan atas isu kebocoran data tersebut, dan meminta masyarakat untuk tetap tenang. "Kita akan serius menangani, dan sudah mulai menangani masalah ini. Tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang," jelasnya.

Mahfud pun mengatakan bahwa gambaran atas hacker yang memiliki nama alias Bjorka tersebut sudah diidentifikasi oleh BIN dan Polri, namun belum bisa diumumkan.

"Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan," kata Mahfud. "Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua," tambahnya.

Menurut Mahfud, Bjorka hanya ingin memberi peringatan kepada pemerintah untuk hati-hati terhadap pembobolan data. Dan motif yang dimiliki Bjorka bukanlah sesuatu yang membahayakan.

"Motifnya ternyata juga gado-gado. Ada motif politik, motif ekonomi, motif jual beli, dan sebagainya. Sehingga juga yang motif-motif kayak gitu itu, sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan," ungkap Mahfud.

Salah satu bentuk penanganan atas hacker seperti Bjorka, Mahfud pun menjelaskan akan membentuk tim khusus untuk menangani keamanan siber. Tim tersebut kemudian diamanatkan pada Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang segera masuk paripurna DPR.

"Dalam sebulan ke depan akan data pengundangan UU PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1, tingkat 2 di paripurna. Itu memang memuat arahan satu tim untuk bekerja keamanan siber," terang Mahfud.