REGIONAL:
TANTRUM - Menyusul adanya 10 sapi yang terindikasi gejala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Babakan Ciparay, Kota Bandung, langkah cepat perlu segera dilakukan baik oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung maupun peternak.
Kepala Bidang Keamanan Pangan DKPP Kota Bandung, Ermariah menjelaskan, untuk menangani kasus PMK yang telah terjadi, pihaknya terus melaksanakan proses desinfektan dan pemberian vitamin pada semua hewan.
"Baik yang positif atau negatif. Kita desinfektan badan, kaki, dan kandangnya. Vitamin juga terus kita berikan untuk menjaga imunitas dan nafsu makan hewan," tuturnya, yang ditulis Rabu (26/5/2022).
Ia menjelaskan, masa inkubasi virus PMK sampai 14 hari. Setelah itu, hewan akan membentuk antibodinya sendiri untuk melawan penyakit ini, tapi hanya bertahan empat bulan.
"Meski begitu, antibodi ini lama-lama akan menurun terus. Kerugian yang banyak juga dari segi ekonomi. Kalau sapi perah kena PMK, produksi susunya bisa turun 90 persen," jelas Ermariah.
"Untuk sapi potong, berat badannya juga turun drastis. Belum lagi kalau sampai mati. Tentu peternak akan mengalami kerugian," lanjutnya.
Sementara itu, dari 10 hewan ternak yang terindikasi PMK, 5 di antaranya terkonfirmasi positif PMK pada Selasa, 24 Mei 2022. Info ini Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar.
"Lima sapi ini masih ada di peternakan Babakan Ciparay dan sedang diisolasi. Tapi, info terbaru, sudah mulai menunjukkan gejala baik, seperti nafsu makan sudah meningkat dan air liurnya juga sudah tidak terlalu banyak," ungkap Gin Gin.
Untuk mengantisipasi penyebaran PMK semakin luas, DKPP Kota Bandung akan terus melakukan pengawasan lebih ketat. Serta membuat satuan tugas (satgas) yang akan dibentuk untuk menjaga lalu lintas hewan di Kota Bandung.
Pasalnya, Kota Bandung sangat riskan karena dikelilingi zona merah. Ada 13 daerah di Jawa Barat yang menjadi zona merah PMK. Beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang zona merah antara lain, Cianjur, Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, dan Garut.
"Bahkan, Garut sampai mengeluarkan status kejadian luar biasa (KLB). Kasus di Kota Bandung ini juga terjadi karena peternak ambil hewan dari Purwakarta," paparnya.
Padahal, Gin Gin mengaku, sebelumnya DKPP Kota Bandung telah melarang para peternak menerima hewan tanpa SKKH dan sebaiknya menghabiskan stok yang ada dulu.
"Tapi diam-diam mereka terima pukul 01.30 WIB. Akibatnya ya jadi seperti sekarang ini. Khawatirnya akan menyebar ke hewan-hewan yang sehat. Jadi, tolong para peternak jangan dulu menambah hewannya. Habiskan dulu stok yang ada," imbaunya.
Jika para pengirim dan peternak tidak bisa menunjukkan bebas PMK, maka hewan-hewan tersebut harus ditolak masuk Kota Bandung.
"Sudah ada tiga kendaraan yang kita tolak, asalnya dari Lumajang dan Sumedang karena tidak menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Satu truk itu isinya 12-16 ekor sapi," imbuhnya.
TERPOPULER
