TANTRUM - Penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan produk lokal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam e-Katalog harus segera direalisasikan.
Itu berguna agar produk UMKM mudah dipromosikan dalam e-Katalog. Menurut Wali Kota Bandung Yana Mulyana, semakin banyak UMKM masuk e-katalog, maka semakin banyak produk lokal yang tersedia.
"Kita mendorong beberapa regulasi dipangkas untuk mempermudah UMKM masuk e-katalog," kata Yana dicuplik dari bandung.go.id, Jumat, 3 Juni 2022.
Otoritsnya kata Yana, terus melakukan sosialiasi kepada para pengusaha dan pelaku UMKM untuk mendaftar ke e-katalog.
E-katalog yang merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
"Kalau masuk e-katalog harus sudah terjamin soal harga, kualitas dan komponen lokalnya. Sehingga lebih terjamin," kata Yana.
Karena aplikasi ini menyediakan beragam macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Yana meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kota Bandung untuk berbelanja produk lokal di e-Katalog.
"Saat ini kami minta teman-teman di dinas untuk membelanjakan barang dengan komponen lokal serta utamakan belanja lewat e-katalog," kata Yana.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) harus dibelanjakan milimal 40 persen untuk Usaha Kecil dan Menengah-nya.
“Arahan Presiden, ke depan produk UMKM dibelanjakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi pemda dan pemerintah pusat menjadi pembeli terbesar. Ini adalah berita baik bagi daerah supaya UMKM nya tumbuh,” kata Anas.
Demi melancarkan program e-katalog lokal tersebut, kata Anas, saat ini LKPP telah memangkas dan pempermudah proses bisnis agar UMKM dapat ikut dalam e-katalog tersebut.
“Dulu untuk masuk LKPP agak rumit sekarang kita pangkas semua, dulunya ada delapan proses sekarang tinggal dua proses saja. Sekarang aturan yang memberatkan UMKM telah kita potong,” ujar Anas.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya mengatakan, perlu adanya regulasi dan sistem yang 'clean and clear' dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah.
"Sehingga para kepala dinas tidak bingung dan ragu-ragu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa," kata Bima.
TERPOPULER
