"Kalau itu bisa dilakukan, harapannya penegakan hukum bisa on the track dan keadilan akan dirasakan bersama-sama," ujar Bambang.
Menurutnya, kasus ini secara hukum ada upaya penyanderaan terhadap seseorang, apalagi polisi terlebih dahulu meminta mereka menghubungi pihak ketiga.
"Kondisi ini sudah di luar aturan perundang-undangan, tidak sesuai SOP dan Polri justru melanggar aturan-aturan yang mereka buat. Bisa menimbulkan multitafsir. Kok bisa sebuah perbuatan pidana selesai, bilamana tersangka menghadap ke pihak ketiga. Terjadi juga penyanderaan sekian jam, padahal hanya boleh 1x24 jam seseorang diperiksa," ujarnya.
Lebih lanjut Bambang menyampaikan, kriminalisasi berkedok penyerobotan paksa yang dialami Hanifah Husein bukanlah satu-satunya yang terjadi saat ini, ada beberapa korban lain yang mengalami hal yang sama, antara lain kasus Titan Energy.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan tiga petinggi PT RUBS sebagai tersangka sejak Agustus 2021, yakni Hanifah Husein dan dua lainnya, WW serta PBF atas dugaan penggelapan saham PT BL.
TERPOPULER
