TANTRUM - Isu perubahan iklim menjadi fokus perhatian dunia. Melalui Paris Agreement yang ditetapkan pada COP-21 di Paris, dunia berkomitmen untuk menahan kenaikan suhu global sebesar 2oC dan berupaya lebih jauh untuk membatasinya hingga 1,5oC di atas era pra-industrial.
Sebagai komitmen Indonesia, dalam mengatasi ancaman perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK).
Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan menuangkan aksi ketahanan iklim pada dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Di dalamnya, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri, hingga 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.
Komitmen iklim Indonesia pun diperkuat pada COP-26 di Glasgow dengan menetapkan target pencapaian Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko mengungkapkan, pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dalam upaya mencapai Net-Zero Emission. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya tersebut.
“Berkaca dari krisis energi yang terjadi di beberapa negara di dunia, maka langkah transisi menuju energi terbarukan dan nuklir harus tetap memperhatikan aspek trilemma energy, yaitu energy security (keamanan pasokan energi dan ketahanan dari goncangan di pasar energi global), energy equity (akses yang universal dengan harga yang terjangkau), dan environmental sustainability (memanfaatkan energi bersih dan berkelanjutan)”, jelas Handoko ditulis Senin, 24 Oktober 2022.
Handoko menambahkan, pengembangan energi terbarukan dan nuklir di Indonesia harus didukung dengan kebijakan dan regulasi yang memihak, aktivitas riset dan inovasi teknologi yang berkualitas, sumber pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, serta kolaborasi dan sinergi multihelix yang kuat antara pihak pemerintah, swasta, industri, akademisi, NGO dan masyarakat.
Untuk itu, Handoko berharap kegiatan Bincang Pembangunan ini dapat menjadi media bertukar informasi, ide, dan gagasan terkait kesiapan dan tantangan pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir, sehingga dapat diperoleh solusi yang komprehensif untuk merumuskan rekomendasi bagi para pengambil keputusan atau kebijakan.
Baca Juga: 22 Daerah di Jawa Barat Berpotensi Turun Hujan
“Saya sangat berharap Bincang Pembangunan Series VIII ini, dapat dioptimalkan untuk mencari solusi yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait isu strategis dalam Pembangunan Energi Nasional, sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan atau kebijakan,” harap Handoko.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito menyatakan bahwa energi merupakan sektor yang esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Maka dari itu, pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir harus ditujukan untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional.
“Mengenai pemanfaatan energi terbarukan dan nuklir ini, kita juga harus terus menjaga kolaborasi dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga kita di ASEAN. Kolaborasi tersebut dapat berupa sharing best practice, pendanaan, teknologi kunci, dan lain sebagainya”, ucap Handoko.
Pada hari ini BRIN melalui Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan akan menyelenggarakan talkshow Bincang Pembangunan Seri VIII di Auditorium Gedung Widya Graja Lantai 2, Kampus BRIN Gatot Subroto, Jakarta.
Tema yang diusung adalah Kesiapan Energi Terbarukan dan Nuklir dalam Mendukung Pencapaian Net-Zero Emission.
Bincang Pembangunan Seri VIII, akan menghadirkan narasumber yaitu Dadan Kudiana (Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), Agus Puji Prasetyono (Anggota Dewan Energi Nasional), Nuki Agya Utama (Executive Director, ASEAN Centre of Energy), Tri Mumpuni Iskandar (Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia), Unggul Priyanto (Perekayasa Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan Suparman (Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional), bertindak sebagai moderator M. Abdul Kholiq (Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN).
