Suara.com - Facebook selain digunakan untuk menjangkau teman dan kerabat, juga sering digunakan untuk menyebarkan kebencian dan misinformasi, memicu ketegangan, dan memicu kekerasan. Kunci utama Facebook untuk mencegah penyalahgunaan adalah melalui Standar Komunitas, kebijakan yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibagikan di Facebook.
"Kami ingin melakukan semua yang dapat kami lakukan untuk mengidentifikasi, menghapus, dan mencegah hal tersebut. Menghentikan penyalahgunaan ini adalah fokus utama bagi kami untuk melindungi integritas pemilu di Indonesia," ujar Kepala Kebijakan Publik untuk Facebook di Indonesia, Ruben Hattari dalam keterangan resminya.
Namun, banyak beredar kabar jika kebijakan Facebook itu hanya menargetkan kelompok tertentu saja. Hal ini disanggah.
"Kami memahami adanya pemikiran bahwa Standar Komunitas Facebook diterapkan secara tidak adil, dengan asumsi bahwa Facebook menargetkan kelompok tertentu saja. Hal ini tidak benar, dan penting bagi kami untuk
memahami hal ini, serta memberikan penjelasan yang tepat tentang prinsip yang mendasari pengembangan dan penegakkan Standar Komunitas," bebernya.
Baru-baru ini, Facebook menerbitkan versi Standar Komunitas yang lebih detail, untuk membantu orang memahami lebih baik tentang konten apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan.
"Keamanan komunitas di dalam platform kami adalah prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan, dan tidak digunakan untuk merugikan orang lain," kata Ruben.
Diakuinya, selama ini Facebook memperlakukan setiap laporan tentang konten secara sama di seluruh dunia. Siapapun atau dari manapun laporan itu berasal.
"Kami meninjau setiap laporan konten sebagai bentuk kepatuhan terhadap Standar Komunitas kami, terlepas hal itu datang dari pemerintah, organisasi sipil, institusi keagamaan, lembaga internasional atau individu. Jika konten tersebut melanggar Standar Komunitas kami, maka akan kami hapus, siapapun yang mempostingnya, dan apakah konten itu sudah dilaporkan sekali atau ribuan kali," jelas dia.
Untuk mempermudah proses peninjauan, Facebook memiliki akses yang tetap ke seluruh sumber daya, dukungan, dan pelatihan yang mumpuni.
Diakui Facebook, platform pimpinan Mark Zuckerberg ini terkadang menerima informasi dari pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia.
"Kami mengikuti proses yang jelas dan ketat ketika merespon terhadap permintaan ini, dan proses ini tidak memiliki perbedaan, baik di Indonesia maupun di negara lain," katanya.
Dia pun menjelaskan berbagai tahapan dalam peninjauan atas konten yang dilaporkan. Mulai dari meninjau konten berdasarkan Standar Komunitas dan jika hal tersebut melanggar kebijakan Facebook, maka akan dihapus.
"Jika kami menemukan bahwa sebuah konten yang jelas ilegal, kami akan memperketat akses ke konten itu di negara-negara tertentu. Kami akan terus berinvestasi pada orang-orang kami, kebijakan, produk, dan program untuk mencegah seluruh penyalahgunaan di platform ini, sehingga kami dapat fokus menciptakan dampak positif untuk jutaan orang yang menggunakan Facebook di Indonesia," pungkasnya.
TERPOPULER
