Suara.com - TikTok diberikan tambahan waktu 15 hari oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mencapai kesepakatan dengan sejumlah pembeli dari negara tersebut.
Ini menunjukkan bahwa tenggat waktu bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di China, untuk mencapai kesepakatan dengan Oracle dan Walmart, diperpanjang dari 12 November menjadi 27 November," ujar Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia dilansir laman Xinhua, Minggu (15/11/2020).
Dalam pernyataannya, Juru Bicara Departemen Keuangan AS Monica Crowley menyampaikan bahwa perpanjangan ini akan memberikan tambahan waktu bagi pihak-pihak yang terlibat dan Komite Investasi Asing AS (Committee on Foreign Investment in the United States), untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan perintah presiden.
Seperti diketahui, pada 6 Agustus lalu, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang transaksi perusahaan AS dengan TikTok dan ByteDance, yang mulai berlaku 45 hari sejak diumumkan, dengan dalih masalah keamanan nasional.
Pada 14 Agustus, Trump mengeluarkan perintah eksekutif lain yang mewajibkan ByteDance untuk menjual atau memisahkan sebagian (spin off) bisnis TikTok di AS terhitung 90 hari sejak perintah itu dikeluarkan, menetapkan batas waktu pada Kamis, 12 November lalu.
"Sama sekali tidak ada bukti bahwa TikTok menjadi ancaman bagi keamanan nasional AS," ujar Gary Hufbauer, mantan pejabat Departemen Keuangan AS sekaligus senior fellownon-residen di Peterson Institute for International Economics, kepada Xinhua.
"Klaim itu didasarkan pada spekulasi bahwa perangkat seluler apapun yang dilengkapi aplikasi asal China dapat digunakan untuk memata-matai warga Amerika. Itu hanya murni paranoia," tambah Hufbauer.
Pada September, Trump memberikan persetujuan awal kepada ByteDance untuk menjual aplikasi itu ke pembeli AS, dan kemudian kesepakatan potensial antara ByteDance, Oracle, dan Walmart mengemuka. Kendati demikian, pemerintah AS tidak memberikan umpan balik selama hampir dua bulan.
TERPOPULER
