Infografis
Di Indonesia aturan seperti ini sudah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE). Tetapi menurut Wens, Indonesia butuh regulasi yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.
Kedua adalah keterlibatan pemerintah dalam memastikan ada relasi yang adil antara perusahaan media dengan raksasa teknologi. Indonesia bisa meniru Australia yang punya regulasi untuk mewajibkan media sosial membayar setiap konten perusahaan media yang disebar di platform mereka.
"Langkah Australia ini perlu dipelajari dan diikuti oleh pemerintah kita," ujar Wens.
Menurut dia, relasi antara media Indonesia dan raksasa teknologi tidak adil. Media dirugikan karena konten serta data mereka diambil, sementara pendapatan yang diperoleh perusahaan teknologi dari sana tidak dibagi.
Keterlibatan pemerintah, jelas Wens, diperlukan karena posisi tawar perusahaan media di Indonesia belum cukup kuat di hadapan para rakasasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut.
Dalam kondisi pasar saat ini, yang memaksa perusahaan media meladeni media sosial dan pasar demi traffick, pers Indonesia akhirnya mengorbankan kualitas demi konten-konten bombastis dan click bait.
Wens yakin jika kedua hal ini masuk dalam revisi UU ITE maka membuat pasar lebih adil, kualitas pers lebih bagus, dan percakapan di ruang-ruang publik digital, bahkan demokrasi, jadi lebih berbobot.
"Karena kalau perusahaan media sosial didenda untuk konten-konten negatif penggunanya, maka dia akan semakin rajin lakukan ronda. Sebaliknya publik akan dirangsang untuk menggelar percakapan berkualitas jika tak mau ditendang dari media sosial," tutup Wens.
Baca Juga: Tiru Australia, Pemerintah Harus Dorong Facebook Bayar Media di Indonesia
