REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah India memberikan peringatan terakhir ke Twitter untuk segera mematuhi peraturan baru yang berlaku bagi platform media sosial.
Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India mengaku kecewa karena Twitter tidak mematuhi aturan tersebut.
"Penolakan untuk mematuhi (peraturan) menunjukkan kurangnya komitmen dan upaya Twitter untuk memberikan pengalaman yang aman bagi orang-orang India di platformnya," kata Pemerintah India, dikutip dari Techxplore, Minggu (6/6/2021).
"Tidak perlu disebutkan, ketidakpatuhan seperti itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan."
"Sebagai tanda niat baik, Twitter Inc dengan ini diberikan satu pemberitahuan terakhir untuk segera mematuhi aturan," kata kementerian itu.
Sebagai informasi, aturan baru ini dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan privasi pengguna di India.
Peraturan tersebut menuntut agar perusahaan media sosial bisa mengidentifikasi "orang pertama" yang mengunggah konten.
Hal ini dilakukan apabila konten tersebut dapat merusak kedaulatan, keamanan negara, atau ketertiban umum di India.
Pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk menunjuk petugas khusus kepatuhan dan petugas penanganan keluhan untuk menerapkan aturan tersebut.
Pekan lalu, pemerintah mengaku sebagian besar situs media sosial utama telah membagikan rincian petugas, sesuai aturan tersebut seperti chief compliance officer, contact person, hingga petugas pengaduan.
Beberapa perusahaan yang sudah mengajukan daftar ini mulai dari Koo, ShareChat, Telegram, LinkedIn, Google, Facebook, dan WhatsApp.
TERPOPULER
