Suara.com - Kegagalan dalam memahami bahasa Mandarin akan menghalangi Indonesia untuk mengambil manfaat penuh dari hubungan ekonominya dengan China, yang merupakan mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia. Berikut ulasan dari Muhammad Zulfikar Rakhmat, dosen di Universitas Islam Indonesia:
Dengan semakin besarnya pengaruh China di dunia global, banyak orang di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya memahami China dengan lebih baik.
Di negara-negara tempat Tiongkok berinvestasi seperti Korea Selatan dan Afrika, minat belajar bahasa Mandarin sedang meningkat pesat. Mereka percaya dengan menguasai bahasa Mandarin akan membantu memahami norma, budaya, dan kebijakan China, yang akan membantu mereka berinteraksi dengan China.
Namun, hal ini tidak terjadi di Indonesia, tempat pengaruh Cina telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir.
Kegagalan dalam memahami bahasa Mandarin akan menghalangi Indonesia untuk mengambil manfaat penuh dari hubungan ekonominya dengan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia.
Permasalahan bahasa Mandarin di Indonesia
Indonesia merupakan rumah bagi 7 juta etnis Tionghoa atau 3,3% dari total populasi.
Meski ada beberapa kemajuan dalam mempromosikan bahasa Mandarin di Indonesia, namun Indonesia belum mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar bahasa Mandarin, sebagian besar karena alasan politik.
Hal ini dimulai dari rezim otoriter Orde Baru Indonesia di bawah Presiden Suharto, yang memutuskan untuk membekukan hubungan dengan China pada 1967, dalam upaya untuk menahan penyebaran komunisme.
Suharto mengeluarkan berbagaikebijakan dengan menutup sekolah-sekolah berbahasa Mandarin dan surat kabar berbahasa Mandarin. Dia juga mengeluarkan peraturan untuk memaksa naturalisasi keturunan Tionghoa, yang menyebabkan stigmatisasi selama beberapa dekade. Hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan bahasa Mandarin di antara etnis Tionghoa di Indonesia karena mereka percaya di Indonesia mempelajari bahasa Mandarin sudah tidak berguna lagi.
Pada 1999, Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid telah mengambil kebijakan untuk menghapuskan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa.
Namun, setelah kebijakan ini muncul dorongan untuk kembali belajar bahasa China meningkat.
Sekolah privat telah membuka mata pelajaran khusus bahasa China. Beberapa sekolah juga membuat kurikulum dengan menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan China. Mereka menyebutnya sekolah tiga bahasa, selain itu beberapa kampus juga menawarkan mata kuliah bahasa China.
Lembaga pendidikan menjadi aktor penting dalam penyebaran dan pertumbuhan bahasa China di Indonesia.
Namun, sistem pendidikan bahasa China di Indonesia belum memenuhi standar internasional lembaga resmi China dalam menyelenggarakan kompetensi bahasa China, yang disebut Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK). Hal ini belum diimplementasi secara menyeluruh di Indonesia.
TERPOPULER
