Digitalisasi Pemilu, Kominfo Minta KPU Contoh Estonia dan India

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi Indonesia.

Menurut Plate, digitalisasi Pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang sudah mulai menerapkan e-voting.

“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate," ungkap Plate dalam keterangan resminya, Rabu (23/2/2022).

Hal itu, dia menambahkan, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu.

Dalam rapat koordinasi Digitalisasi Pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, Plate mencontohkan Estonia yang menjadi negara terdepan dunia karena berhasil mengadopsi pemungutan suara secara digital.

"Estonia telah melaksanakannya sejak 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara, dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” jelasnya.

Ia melanjutkan, digitalisasi tahapan pemilu juga tengah berlangsung di India.

Menurutnya, KPU di negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi blockchain.

“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita," bebernya.

"Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” jelas Plate.

Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Plate menyatakan tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting, telah digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Pelaksanaan e-Voting itu melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional, seperti pemilihan anggota legislatif daerah.

Ia menjelaskan, hal yang penting diperhatikan bersama bukan saja proses secara digital.

Tapi lebih pada kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu, termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data.

“Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi pemilu pun dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia,” jelasnya.