Suara.com - Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan siber ransomware sejak Kamis (20/6/2024) lalu. Bahkan hacker meminta tebusan 8 juta Dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar.
"Mereka minta tebusan 8 juta USD," kata Direktur Network dan IT Solution Telkom Sigma, Herlan Wijarnako dalam konferensi pers di Kantor Kominfo yang dipantau virtual, Senin (24/6/2024).
Sementara itu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen APTIKA) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyebut kalau serangan siber di PDN ini berdampak pada data di 210 instansi, baik pusat maupun daerah.
Kendati begitu pria yang akrab disapa Semmy ini menyampaikan kalau serangan siber itu bisa diatasi. Beberapa layanan pun sudah dipulihkan.
Adapun layanan yang sudah diatasi mencakup Imigrasi, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), hingga layanan Pemerintah Daerah di Kediri.
"Dan yang lainnya lagi dalam proses, jadi kami memigrasi data-datanya," ucap dia.
Semmy mengakui kalau kerugian akibat serangan siber Pusat Data Nasional masih belum dihitung. Tapi efeknya adalah layanan publik terganggu.
"Jadi ada 210 (kementerian/lembaga) tadi, tapi yang paling terdampak layanannya Imigrasi karena itu langsung ke masyarakat. Termasuk PUPR, tapi sekarang lagi proses migrasi juga," papar Semmy.
Lebih lanjut dia juga mengungkapkan alasan kenapa Pemerintah RI terkesan lamban dalam menangani serangan siber Pusat Data Nasional.
Semmy berdalih kalau Kominfo sudah mengetahui indikasi serangan siber pada 20 Juni 2024 dini hari. Setelah itu, barulah mereka mendeteksi ada beberapa layanan tumbang.
"Jadi proses, jadi sabar dulu, dan karena ini varian baru. Jadi kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi, baik dalam maupun luar negeri, mengenai serangan ransomware ini," tuturnya.
"Jadi saat ini belum bisa dijabarkan lebih detail lagi," pungkas Semmy.
TERPOPULER
