PPN Bakal Naik 12 Persen, Netizen Singgung Janji Prabowo Tak Ada Kenaikan Pajak Jika Jadi Presiden

Budi Arista Romadhoni, Lintang Siltya Utami

Jum'at, 22 November 2024 | 08:55 WIB
PPN Bakal Naik 12 Persen, Netizen Singgung Janji Prabowo Tak Ada Kenaikan Pajak Jika Jadi Presiden
Prabowo Subianto saat kunjungan ke Brasil (Youtube)

Suara.com - Kabar mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025 mendapat respons negatif dari masyarakat, khususnya warganet di media sosial yang aktif melayangkan protes mengenai kenaikan PPN tersebut.

Bukan tanpa sebab, kebijakan tersebut dinilai akan berimbas pada masyarakat menengah ke bawah dan mengurangi daya beli masyarakat.

Perihal kenaikan PPN 12 persen, warganet kemudian menyinggung kembali janji Prabowo Subianto jika dirinya terpilih menjadi presiden.

Dalam cuitan yang dibagikan oleh akun X @blank0429 pada 21 November 2024, warganet tersebut mengunggah tangkapan layar pemberitaan mengenai janji Prabowo Subianto saat kampanye pada Pilpres 2024.

Dalam tangkapan layar tersebut, Prabowo Subianto berjanji tidak akan menaikkan pajak jika terpilih penjadi Presiden RI. Hal tersebut diungkapkannya pada Selasa (30/1/2024). Alih-alih menaikkan pajak, Prabowo ingin membuat penerimaan pajak menjadi lebih efisien.

"'Pajak masalahnya adalah bagaimana kita efisien mengumpulkan pajak itu. Bukan naikin pajak itu. Jadi yang ingin kita bicara adalah bagaimana penerimaan itu lebih baik, lebih efisien.' Eh beneran... bapak itu pernah janji nggak naikin pajak," cuit pemilik akun tersebut.

Cuitan warganet soal janji Prabowo. [X/@blank0429]
Cuitan warganet soal janji Prabowo. [X/@blank0429]

Unggahan tersebut menuai beragam komentar dari pengguna X lainnya. Sebagian warganet skeptis jika Prabowo Subianto benar-benar akan menepati janji tersebut.

"To be fair, ini aturannya udah disahkan dari 2021 apa 2022. Jadi ini ulah pemerintahan sebelumnya, bukan yang sekarang. Kita lihat berani nggak dia batalin," komentar @ard*********

"Nah bisa ditagih tuh ntar kalau pulang dari LN," tambah @teh*********

baca juga

"Boleh melanggar konstitusi asalkan santun, boleh naikkan pajak asal santun. Boleh melanggar janji asal santun #TolakPPN12Persen," timpal @eri***********

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Wacana Pemerintah Menaikkan PPN 12 Persen Dianggap Menambah Penderitaan Rakyat Kecil

Wacana Pemerintah Menaikkan PPN 12 Persen Dianggap Menambah Penderitaan Rakyat Kecil

News | Jum'at, 22 November 2024 | 03:30 WIB

Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah

Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah

Bisnis | Kamis, 21 November 2024 | 18:37 WIB

Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?

Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?

Bisnis | Jum'at, 22 November 2024 | 06:15 WIB

Terkini

Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026

Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026

Bri | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:59 WIB

5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran

5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:52 WIB

Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo

Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo

Bri | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:41 WIB

Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan

Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:40 WIB

Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?

Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?

Bola | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:40 WIB

Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:39 WIB

PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas

PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:38 WIB

Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji

Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:25 WIB

Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang

Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:12 WIB

Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?

Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?

Video | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:00 WIB

×