REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya mengumumkan nasib terbaru Pusat Data Nasional pertama (PDN 1) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Fasilitas yang dibangun sejak 2022 lalu akan ditargetkan uji coba pada Juni 2025 mendatang.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kalau uji coba PDN ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.
"PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Meutya, dikutip dari siaran pers Komdigi, Senin (5/5/2025).
Menkomdigi menjelaskan bahwa PDN 1 telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap asesmen keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” imbuhnya.
Meutya menerangkan, percepatan pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional.
Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.
Selain itu, pemerintah tutur merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai penguatan infrastruktur digital. Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi.
Menkomdigi pun turut menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional. Untuk saat ini mereka masih mengandalkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) karena pemerintah belum menyediakan anggaran ke dua fasilitas data center tersebut.
“Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), namun anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” katanya.
Lebih lanjut Meutya mengklaim, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan pusat data secara tuntas demi memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.
Pusat Data Nasional Cikarang
Diketahui pembiayaan pembangunan PDN bersumber dari bantuan pemerintah Perancis serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengutip situs Aptika Kominfo, fasilitas data center itu nantinya akan memiliki kapasitas prosesor sebesar 40 petabyte, memori 200 terabyte dan didukung power supply sebesar 20 megawatt yang bisa dinaikkan menjadi 80 megawatt.
PDN juga akan didukung oleh sistem keamanan internal dan eksternal terbaik, serta dibangun dengan standar Tier 4 yang merupakan standar terbaik di tingkat global.
“Setelah terbangun diharapkan PDN ini akan bisa berfungsi sebagai konsolidasi data dan interoperabilitas data yang selama ini digunakan melalui 27.000 server tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga akan ada efisiensi pengelolaan pusat data untuk mendukung peningkatan layanan e-government, dan menghasilkan Satu Data Indonesia guna pengambilan keputusan berbasis data yang akurat,” jelas Menkominfo Johnny G Plate saat peresmian PDN-1 pada 9 September 2022 lalu.
Menurut Plate, pembangunan PDN ini telah melalui proses panjang mulai dari tahap negosiasi dan diskusi pembiayaan. Sehingga diputuskan konsep pembiayaannya antar pemerintah Indonesia dan Perancis.
Selain itu juga telah melalui proses diskusi teknis yang menyeluruh untuk memastikan pembangunannya dilakukan dengan standar tinggi.
“Diskusinya berlangsung di masa Covid antar negara (Perancis dan Indonesia). Ini bukan persoalan gampang, tantangan besar ini berhasil kita lalui, sehingga hari ini tersedia pembiayaannya dan memungkinkan kontrak berjalan efektif,” tuturnya.
Pemilihan kawasan industri Deltamas sebagai lokasi pertama pembangunan PDN juga telah melalui studi komprehensif, termasuk studi 100 tahun terakhir.
Oleh Karena itu Menkominfo meminta pengelola kawasan bisa memberikan dukungan karena akan menjadi cloud computing area, area industri tingkat tinggi.
Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan pembiayaan proyek ini dibangun dengan skema G-to-G financing, yaitu bantuan dari pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa rupiah murni sebesar 15 persen.
Pusat Data Nasional integrasikan Seluruh Data Pemerintah
Pemerintah saat ini memiliki 27.000 lebih aplikasi yang datanya tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan adanya PDN seluruh data pemerintah akan disimpan dalam satu tempat.
Di sisi anggaran, menurut Menkominfo Plate, kehadiran PDN dapat menghemat APBN. Disebutkan saat ini ada 2.700 pusat data dalam lingkup pemerintah yang sebagian besar memakai ruang server berbiaya besar setiap tahun. Kehadiran PDN akan menggantikan ribuan pusat data tersebut.
Sementara Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo saat itu, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, 27.000 lebih aplikasi dan 2.700 pusat data pemerintah tersebut dinilai jumlah yang sangat besar sehingga sulit untuk dikelola dan diintegrasikan.
“Oleh karena itu, PDN memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan tata kelola data pemerintahan berbasis digital (e-governance) menjadi lebih efisien,” kata Dirjen Semuel.
TERPOPULER
