REGIONAL:
Suara.com - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) membantah kuota hangus dari Telkomsel dan operator lain, yang sempat dikeluhkan DPR beberapa waktu lalu, menyebabkan kerugian masyarakat hingga Rp 63 triliun.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir justru mempertanyakan angka kerugian kuota hangus Rp 63 triliun yang pertama kali diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.
"Angka Rp 63 triliun itu kami enggak tahu dari mana," kata Marwan dalam acara Selular Business Forum yang digelar di Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ia menyebut kalau selama ini para operator seluler di Indonesia melakukan audit yang melibatkan Big Four. Big Four sendiri adalah sebutan untuk firma akuntansi terbesar di dunia seperti Deloitte, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), dan KPMG.
"Semua anggota ATSI itu jelas diaudit oleh Big Four," terang dia.
Dalam paparannya, Marwan mengatakan ada sejumlah peraturan yang digunakan operator seluler untuk menyediakan layanan kuota data internet.
Dia menyebut ketentuan terkait masa berlaku paket internet terdapat dalam pasal 82 Peraturan Menteri Kominfo No 5 tahun 2021, di mana pelanggan bisa membuat pilihan serta ada batasan penggunaan sesuai periode yang pelanggan pilih.
“Mekanisme terkait kuota internet yang operator seluler sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No 5 Tahun 2021. Pada pasal 74 ayat 2 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan,” ujarnya.
Selain itu, regulasi ini menjadi dasar hukum bagi operator untuk menerapkan masa berlaku pada layanan prabayar. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, di mana operator pun wajib menyampaikan.
Dalam transparansi itu, lanjutnya, para operator seluler telah memberikan informasi terkait kuota internet kepada para pelanggannya. Mulai dari syarat dan ketentuan yang jelas, informasi masa aktif yang transparan, hingga detail harga, jumlah kuota, dan masa berlaku.
Marwan turut menambahkan kalau paket data yang dijual penyelenggara seluler merupakan paket data yang ditawarkan secara terbuka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (memiliki batas waktu pemakaian), yang dibayar di muka atau setelah pemakaian.
Dalam harga paket kuota itu pun sudah termasuk PPN dan setelah pembayaran oleh pelanggan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan yang nantinya akan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus disetor ke kas negara.
“Sedangkan sisa kuota asumsi dari 50 Mbps hanya kepakai 30 Mbps maka sisanya tidak bisa diperhitungkan sebagai sisa kuota yang bisa dikompensasikan di bulan berikutnya, karena penyelenggara ISP berlangganan bandwidth kepada NAP juga berbatas waktu bulanan, jika tidak dipakai habis dalam satu bulan juga akan hangus. Sehingga anggapan sisa kuota merugikan masyarakat maupun negara tidak terbukti,” beber dia.
Sementara itu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Pakar Kebijakan Publik dan Mantan Anggota Ombudsman RI menyebut kalau kebijakan kuota hangus ini tidak menyebabkan kerugian ke negara.
“Jika ada subsidi dari pemerintah baru ada kerugian negara. Justru perusahaan telekomunikasi ini membayarkan pajak hasil PPN dari pembelian kuota internet kepada negara,” imbuhnya.
Sementara itu Pengamat Telekomunikasi sekaligus Pengajar ITB, Agung Harsoyo mengatakan bahwa perusahaan telekomunikasi harus merogoh kocek yang dalam membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi atau internet di Indonesia.
Menurutnya, saat ini internet sudah termasuk ke dalam kebutuhan pokok. Ia menilai jika kebutuhan pokok yang lain seperti beras, gula, dan lainnya makin lama makin naik, harga internet justru berkebalikan karena makin lama makin murah.
"Padahal untuk membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi atau internet di negara Indonesia yang berbentuk kepulauan ini tidaklah murah, dan justru saat ini pelanggan yang diuntungkan,” tutur dia.
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David M. L. Tobing juga mengakui jika tidak ada pelanggaran dari operator seluler terkait mekanisme kuota data internet.
Namun dia menyarankan kalau para operator maupun pemangku kebijakan bisa memberikan edukasi kepada para konsumen maupun masyarakat Indonesia terkait aturan kuota data internet seluler ini.
“Karena ada beberapa ciri khas konsumen. Misalnya, konsumen pasif dan ada konsumen aktif. Yang aktif juga ada jenisnya, ada yang beritikad baik dan ada yang beritikad tidak baik. Jadi, alahkan lebih baik jika perusahaan telekomunikasi terus melakukan sosialisasi maupun mengedukasi para konsumen,” umbar David.
David mencontohkan jika konsumen masih memiliki kuota data internet yang masih banyak, sementara masa aktifnya tinggal sebentar lagi, maka perusahaan telekomunikasi segera memberikan pemberitahuan.
“Misalnya melalui pesan singkat, jika kuota data bapak atau ibu masih banyak segeralah gunakan untuk hal yang produktif,” ungkapnya.
“Aturan terkait mekanisme kuota data internet ini sudah cukup bagus, kalau berubah bisa merusak industri telekomunikasi dan dampaknya juga akan terasa ke konsumen,” sambungnya
Kuota hangus tidak hanya berlaku di Indonesia
Sementara itu Denny Setiawan selaku Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengakui jika mekanisme kuota data internet yang ada di Indonesia juga diterapkan di banyak negara.
Ia memaparkan, ada sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman hingga Singapura yang melakukan hal yang sama.
Contohnya NTT Docomo yang merupakan operator di Jepang. Mereka hanya menawarkan layanan data prabayar dengan masa aktif terbatas dengan rata-rata masa waktu 30 hari. Setelah masa berlaku habis, sisa kuota akan otomatis hilang, tanpa ada sistem pengguliran ke bulan berikutnya.
Lalu ada operator seluler di Singapura seperti Singtel dan StarHub yang menerapkan sistem rollover dengan batas. Misalnya M1 tidak menyertakan rollover otomatis dalam sebagian besar paket prabayar. Sisa kuota biasanya kadaluarsa jika paket tidak diperpanjang tepat waktu.
“Sistem kuota memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelanggan, terkait isu kuota hangus, Komdigi akan mendorong Operator lebih transparan sebagai win-win solution,” jelasnya.
TERPOPULER
